jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyoroti keamanan kawasan di Perairan Natuna yang sering dimasuki kapal asing, terutama Vietnam dan Tiongkok.
Menurutnya, persoalan klasik ini menjadi tantangan bagi Indonesia yang sampai sekarang belum dapat ditangani secara maksimal.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Bantuan IMF Tetap Utang yang Membebani Rakyat
“Saya sangat setuju penguatan kelembagaan maritim, baik dalam aspek SDM, dukungan anggaran, maupun infrastruktur. Ini harus nyata terlihat, tidak hanya berhenti menjadi wacana saja," tegas Syarief Hasan, Selasa (14/9).
Setiap tahun kedaulatan kita masih saja tergadai, belum lagi pencurian sumber daya kelautan yang sering terjadi.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Perlu Kajian Mendalam Terkait Amendemen UUD
"Ini murni perkara political will pemerintah, apakah memang serius menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim,” ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menyatakan, tidak terdeteksinya kapal dari Vietnam dan Tiongkok menunjukkan teknologi militer Indonesia masih kalah maju dibandingkan negara tetangga.
BACA JUGA: Syarief Hasan: MPR Belum Memutuskan Apa pun soal Amendemen UUD
"Ini tentu hal yang miris, dengan lautan yang begitu luas dan sumber daya kelautan yang melimpah, hasilnya justru dicuri negara lain. Pemerintah tidak boleh menutup mata dengan fakta ini, apalagi kejadian ini telah seringkali terjadi," ujar Syarief.
Syarief mendorong penguatan Bakamla jangan hanya terbatas pada aspek kelembagaan saja.
Penguatan Bakamla, kata Syarief, juga harus terlihat pada dukungan anggaran, sarana dan prasarana, dan peremajaan teknologi pendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan laut.
"Sangat mengherankan jika ada kapal asing yang ternyata berjumlah ratusan memasuki lautan Indonesia, namun tidak terdeteksi oleh radar," kata Syarief lagi.
Syarief menegaskan, potensi kelautan Indonesia sangat melimpah.
Food and Agriculture Organization (FAO)— Lembaga PBB yang menangani pangan dan pertanian dunia memperkirakan potensi perikanan tangkap laut Indonesia pada 2020 berada di peringkat terbesar ke-3 di dunia, setelah Tiongkok dan Peru.
"Indonesia menyumbang 8 persen dari produksi dunia. Namun mirisnya, negara kehilangan potensi pendapatan yang fantastis setiap tahunnya," bebernya.
Indonesian Justice Intiative (IOJI), misalnya, mengestimasi kerugian Indonesia dari praktek illegal fishing sebesar USD 4 miliar atau setara Rp 56,13 triliun setiap tahun.
"Pemerintah tidak boleh menutup mata dengan potensi penerimaan negara yang hilang," tegasnya.
Jika pemerintah mampu mengoptimalisasi sumber daya kelautan yang melimpah, bisa jadi negara tidak perlu banyak berutang, yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat di kemudian hari.
“Saya dalam banyak kesempatan selalu menekankan penguatan penjagaan kawasan perairan. Ini tidak bisa hanya dengan sekadar merubah nomenklatur kelembagaan, tetapi harus dengan dukungan anggaran, SDM, dan infrastruktur yang nyata," kata Syarief.
Syarief menekankan agar solusi mengatasi persoalan ini jangan ditunda-tunda lagi.
"Jika kita masih saja menganggap persoalan ini hal yang biasa, maka setiap tahun negara akan tetap kehilangan potensi pendapatan triliunan rupiah,” pungkas Syarief. (mrk/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syarief Hasan: Jaga Persatuan dan Kesatuan di Masa Sulit Akibat Pandemi
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi