jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyatakan lembaga tinggi negara itu belum memutuskan apa pun tentang amendemen UUD 1945, termasuk mengenai perubahan terbatas untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Versi politikus senior Partai Demokrat itu, rencana tersebut masih tahap pengkajian yang mendalam dan belum ada keputusan sama sekali dari fraksi-fraksi dan MPR pun belum membuat keputusan final terkait amendemen terbatas tersebut.
BACA JUGA: Wacana Amendemen UUD 1945 Kembali Menghangat, NasDem Singgung Pemakzulan
"MPR RI belum memutuskan apa pun karena masih melakukan pengkajian yang lebih komprehensif dari semua aspek ketatanegaraan," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/8).
Dia menjelaskan kajian itu penting dilakukan untuk mengetahui apakah amendemen perlu dilakukan untuk memasukkan PPHN, atau cukup dengan penguatan UU RPJPN dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai payung hukum rencana pembangunan.
BACA JUGA: Ada yang Kenal dengan Pencuri Ini, Aksinya Terekam CCTV dan Viral, Lihat!
Terlebih lagi dia menilai amendemen UUD berpotensi melebar pada pembahasan lain yang saat ini belum diperlukan. Antara lain soal periodesasi jabatan Presiden/ Wakil Presiden dan sebagainya, sekalipun tata cara perubahan sudah diatur dalam UUD Pasal 37 Ayat 1 dan 2.
"Kajian bersama dilakukan dengan melibatkan para akademisi, stakeholder terkait, dan organisasi masyarakat lainnya agar MPR mendapatkan masukan maksimal. Apabila wacana amendemen dilakukan, apakah akan meluas dan dapat terkontrol," ujar mantan Menteri Koperasi dan UKM RI itu.
BACA JUGA: Tenaga Kependidikan Lama Terabaikan, GTKHNK 35+ Desak Jokowi Terbitkan Keppres PNS
Menurut wakil ketua MPR bidang Pengkajian Ketatanegaraan itu, para akademisi dan masyarakat melihat ada potensi perubahan yang berlebihan ketika dilakukan perubahan terhadap UUD 1945.
"Masyarakat mengkhawatirkan amendemen UUD NRI 1945 seperti membuka kotak pandora sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden Jokowi. Tidak ada jaminan bahwa amendemen UUD tidak akan melebar ke mana-mana," tegasnya.
Pria asal Palopo, Sulawesi Selatan itu juga mengungkapkan berbagai masukan dari kalangan akademisi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia melalui program FGD MPR RI.
"Banyak masukan yang menyatakan PPHN belum perlu dihadirkan hari ini. Sebab, kita sudah memiliki RPJPN yang memuat rancangan pembangunan yang berkelanjutan," ungkap Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menegaskan, pimpinan MPR RI akan melibatkan seluruh masyarakat dalam pembahasan berbagai isu strategis ketatanegaraan Indonesia.
Dia juga mendorong pemerintah saat ini lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 yang menjadi problem utama di berbagai lini kehidupan rakyat.
BACA JUGA: Pak Solikin Membeber Pembicaraan Terakhir dengan FM yang Ditangkap Densus 88
"Pemerintah tidak boleh terbagi fokusnya dan pemerintah lebih baik fokus melakukan penanganan pandemi Covid-19 serta melakukan pemulihan ekonomi nasional. Keselamatan dan kesehatan rakyat harus menjadi prioritas utama kita," tandas Syarief Hasan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam