jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk lebih fokus dalam mengambil langkah perbaikan ekonomi nasional.
Pasalnya, perekonomian Indonesia sudah resmi masuk ke dalam jurang resesi setelah pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020 kembali minus di angka minus 3,49 persen.
BACA JUGA: Mbak Rerie: Pemerintah Harus Memiliki Sense of Crisis Menghadapi Resesi
Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini menyebut bahwa kondisi resesi ini merupakan kali pertama terjadi sejak reformasi 1998.
"Masuknya Indonesia ke dalam jurang resesi menunjukkan kurang efektifnya berbagai langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19," kata Syarief di Jakarta, Sabtu (7/11).
BACA JUGA: Saran Misbakhun untuk Pemerintah setelah RI Masuki Resesi Ekonomi
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, sektor-sektor yang paling anjlok pertumbuhannya adalah yang banyak berhubungan dengan investasi.
Sektor-sektor itu seperti industri alat angkutan (-29,98 persen), industri mesin dan perlengkapan (-10,76 persen), industri karet dan plastik (-9,61 persen), industri tekstil (-9,32 persen), industri batu bara dan migas (-7,17 persen), hingga industri barang logam (-6,86 persen).
BACA JUGA: Hadiah Rp 100 Juta Bagi yang Bisa Menangkap Pelaku Politik Uang, Berminat?
Mentan Menteri Koperasi dan UKM ini menilai, anjloknya industri padat modal ini dapat berimbas pada iklim investasi di Tanah Air.
"Resesi ini akan membuat investor berpikir kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, industri yang menjadi tujuan investasi mengalami kontraksi pertumbuhan," ucap politikus asal Palopo, Sulawesi Selatan ini.
Sebelumnya Syarief Hasan telah mengingatkan kepada pemerintah terkait potensi terjadinya resesi.
"Kami dari Fraksi Partai Demokrat telah mengingatkan potensi resesi dan dampak buruknya. Namun, langkah pemerintah harus lebih fokus dalam mencegah dan mengatasi masalah ekonomi. Hal ini akan diuji pada kuartal ketiga nanti apakah hipotesa pemerintah bahwa pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan Omnibus law," tuturnya.
Dia juga menyayangkan kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang melakukan pekerjaan tak sesuai tupoksinya.
Syarief mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan agar kondisi ini tidak berlanjut di tahun 2021.
“Sangat berbahaya jika kondisi ini terus berlanjut di tahun 2021, karena akan semakin memperbesar dampak buruk resesi, di mana angka PHK akan semakin besar sehingga berimbas pada angka pengangguran dan bahkan kemiskinan," tegasnya.
Menurutnya, untuk menguatkan kembali ekonomi nasional, maka kebijakan ekonomi yang diambil tidak boleh bersifat jangka pendek.
Syarief menilai, hanya kebijakan jangka panjang yang dapat menyelesaikan permasalah ekonomi Indonesia. Hal ini telah dibuktikan pemerintahan sebelumnya lewat MP3EI (Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia).
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah tercatat rata-rata enam persen selama sepuluh tahun meski dalam tekanan ekonomi global pada tahun 2008," tandas Syarief Hasan.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam