Syarief Hasan Sentil Pemerintah Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Kamis, 07 Januari 2021 – 14:29 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengomentari soal UU Cipta Kerja. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA -
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendorong komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membantu petani Indonesia dalam penyediaan pupuk bersubsidi.

Pasalnya, ujar Syarief, banyak daerah di Indonesia yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam ini.

BACA JUGA: Seperti ini Upaya Kementan dan Pupuk Indonesia Jaga Kelancaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Menurut dia, memang benar telah terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah di Indonesia.

Menurutnya, hal itu disebabkan karena munculnya kebijakan pemerintah melakukan pengurangan kuota pupuk bersubsidi sebesar 50 persen.

BACA JUGA: Syarief Hasan MPR Minta Pemerintah Fokus Menghadapi Wabah Corona

Imbasnya kepada petani, masyarakat kecil, dan UMKM yang bergerak di bidang pertanian.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengatakan kelangkaan pupuk bersubsidi ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

“Pertanian adalah lumbung pangan utama Indonesia dan garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia sehingga persoalan ini harus segera diselesaikan,” kata Syarief dalam keterangannya, Kamis (7/1).

Apalagi, lanjut Syarief, beberapa daerah seperti Karawang, Jawa Barat, yang seharusnya menjadi penyanggah utama pupuk di Indonesia juga harus kehabisan stok.

“Ironi memang, Karawang memiliki pabrik pupuk yang berlokasi di Cikampek Karawang tetapi masih kekurangan stok pupuk bersubsidi untuk pertanian di Karawang,” ungkapnya.

Mantan menteri koperasi dan UKM ini pun mendorong pemerintah mengevaluasi dan memperkuat subsidi pupuk.

Dia menegaskan bahwa subsidi pupuk ini menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah harus *memberikan anggaran dan perhatian yang lebih.

“Supaya tidak ada lagi kekurangan stok pupuk di Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, kalau pemerintah tidak segera menambahkan subsidi pupuk maka akan makin banyak petani yang menggunakan pupuk nonsubsidi.

“Jika petani kecil beralih ke pupuk non-subsidi maka bisa dipastikan keuntungan dari hasil pertanian mereka menjadi makin kecil karena harus menutupi biaya pupuk yang makin mahal,” paparnya.

Menurutnya lagi, kalau masalah ini tidak segera diselesaikan maka akan makin memberatkan pemulihan ekonomi nasional.

Dia menegaskan kalau petani diberatkan dengan mahal dan langkanya pupuk bersubsidi yang membuat mereka rugi dan akan mengganggu ketahanan pangan NKRI maka hal ini kontraproduktif dengan kebijakan PEN yang diambil pemerintah.

Politikus senior Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa ekonomi nasional yang merosot akibat pandemi Covid-19 dapat dipulihkan lewat penguatan pertanian.

“Data dari BPS RI menunjukkan kontribusi tertinggi adalah sektor pertanian terhadap PDB mencapai 15 perse,” katanya.

“Jika mereka dibantu, dikuatkan, dan diberi subsidi maka petani dapat berkontribusi dalam memulihkan ekonomi nasional,” pungkasnya. (*/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler