jpnn.com, MAKASSAR - Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengingatkan para distributor pupuk untuk ikut berkerja keras menjaga kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.
Mengingat pupuk merupakan komoditas yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya dalam masa pandemi seperti sekarang ini.
BACA JUGA: DPR: yang jadi Kambing Hitam Pupuk Indonesia Terus, Padahal Stoknya Melimpah
"Saya minta distributor jangan main-main dengan distribusi pupuk karena pupuk bukan hanya kebutuhan tanaman tapi lebih pada sebagai basis ketahanan pangan terutama pada masa pandemi covid-19 ini," ujar Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri Rapat Monitoring dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Makassar, Selasa (20/10).
Rapat koordinasi pupuk ini digelar dalam mengecek distribusi serta ketersediaan pupuk di semua lini di Kawasan Indonesia Timur.
BACA JUGA: Kementan Pastikan Stok Pupuk Bersubsidi Aman Jelang Musim Tanam
Menteri Syahrul juga menegaskan, pemerintah tidak main-main dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani, karena itu Presiden Jokowi telah menyetujui tambahan pupuk bersubsidi dengan volume 1 juta ton, atau setara Rp3,14 triliun.
Hal ini mengingat sektor pertanian memiliki peran vital dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan rakyat di saat pandemi.
BACA JUGA: Dapat Alokasi Tambahan dari Pemerintah, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi
Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto. Pada kuartal II 2020 ini capaian 16,24 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.
Sementara pada ekspor pertanian September 2020 naik 20,84 persen dibanding bulan sebelumnya.
Karena itu, Yasin Limpo mengajak para distributor turut mendeteksi distribusi pupuk bersubsidi mulai dari area Lini I, distribusi pada agen pupuk dan hingga tingkat kios.
"Bahkan distributor juga akan mengatur dan menyalurkan pupuk sesuai dengan SOP yang ditentukan, RDKK yang sudah ditetapkan sehingga tepat sasaran serta pembelian bisa dilakukan dengan KTP," ujarnya.
Dalam memperbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, selanjutnya Kementan bersama PT. Pupuk Indonesia, seluruh dinas pertanian kabupaten/kota, provinsi dan para distributor menyelenggarakan rapat monitoring dan pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi.
Kementan juga menegaskan kepada distributor maupun kios-kios agar tidak mempersulit petani dengan syarat kepemilikan kartu tani ketika melakukan penebusan pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal menyampaikan pihaknya selalu berkomitmen untuk menjaga stok pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
Dalam upaya memperkuat pengawasan pengendalian stok, Pupuk Indonesia telah mengembangkan Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi Niaga). Selain itu, Perseroan juga tengah membangun aplikasi DPCS (Distribution Planning and Control System) untuk monitoring stok dan posisi barang dalam pengiriman mulai dari lini 2 sampai dengan lini 4 (kios) secara realtime.
Perseroan mencatat, sampai dengan 11 Oktober 2020, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 471.315 ton pupuk bersubsidi di Provinsi Sulawesi Selatan, atau setara dengan 75 persen dari alokasi.
Di Sulsel, perseroan juga telah menyediakan stok pupuk bersubsidi sebesar 102.969 ton, terdiri dari Urea 49.984 ton, NPK 29.951 ton, SP-36 9.741 ton, ZA 8.910 ton, dan Organik 4.383 ton.
"Pupuk Indonesia sebagai pemegang amanah dalam penyaluran, selalu berkomitmen untuk menjaga stok dan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi," tandas Gusrizal.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy