jpnn.com - TARAKAN – Ketua Badan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahlil Lahadalia menilai, UKM terus berkembang pesat. Karena itu, kata dia, HIPMI pun terus mendorong agar UKM atau ekonomi kerakyatan terus dikembangkan, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara).
"Kami dari dulu mulai mendorong rasio keberadaan UKM di Indonesia yang hanya 0,5 persen bisa terus beranjak naik. Jadi, sekarang pertumbuhan ekonomi bukan lagi didorong oleh para konglomerat, tapi UKM yang mulai tumbuh dan berkembang," ujarnya, Minggu (21/8).
BACA JUGA: LLP-KUKM Siapkan Mitra Binaan Tembus Pasar Asia Tenggara
Bahlil menyebutkan, sejumlah program akan terus ditingkatkan agar UKM menjadi lokomotif perekonomian di Indonesia. HIPMI Kaltara pun, lanjutnya, harus mampu mengambil peran serta perekonomian provinsi baru itu dengan mendorong tumbuhnya UKM.
"Tidak ada yang tidak bisa, kita bekerja bersama-sama, para UKM kita upayakan dan berdayakan dengan sebaik-baiknya, karena dengan demikian akan tercipta lapangan kerja dan fiskal di daerah akan kembali normal. Bahkan terus tumbuh dan berkembang," tuturnya.
BACA JUGA: Tepis Anggapan Impor Garam Bunuh Petani Lokal
Dia juga mengatakan, pihaknya akan membantu pemerintah daerah menjadikan Kaltara sebagai salah satu wilayah strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
"BPD HIPMI Kaltara yang baru dibentuk akan menjadi salah satu wilayah ekonomi strategis dengan membawahi lima daerah membantu peningkatan ekonomi dan membuka lapangan kerja," ujarnya.
BACA JUGA: Harga Rokok Jadi Rp 50 Ribu? Bea Cukai: Kabar Palsu
Menurutnya, sejak dua tahun terakhir telah terjadi degradasi ekonomi dalam negeri dan hampir seluruh lapisan masyarakat terkena dampaknya. Selain itu, neraca keuangan pemerintah dalam APBN dan APBD juga menunjukkan perekonomian yang tidak stabil.
“Ini sedang naik turun serta tingkat pendapatan realisasi dan target pendapatan 2014 hingga 2016 yang tidak sesuai dengan yang rencana,” imbuhnya. (mrs/fen/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Harga Avtur Tidak Bisa Dibandingkan dengan Negara Lain
Redaktur : Tim Redaksi