jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan menilai kebijakan pemerintah akhir-akhir ini lebih banyak bersifat parsial. Akibatnya, penyelesaian terhadap satu masalah justru bisa mengakibatkan masyarakat luas menjadi korban.
"Kebijakan pemerintah banyak yang parsial. Yang satu selamat tapi lebih banyak korbannya," katanya dalam diskusi bertema Monopoli dan Stabilitas Harga Jelang Ramadan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (2/6
BACA JUGA: KPK Didesak Tuntaskan Kasus Mangkrak Ini
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas merujuk UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Pada Pasal 36B ayat 2 dinyatakan bahwa pemasukan ternak ke dalam negeri harus merupakan bakalan, bukannya sapi siap potong.
Namun, Daniel mengatakan bahwa yang terjadi justru bukan seperti amanat UU. "Tapi yang dilakukan impor daging," tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat itu.
BACA JUGA: Jaring Divers Taiwan, Kemenpar Eksis di Taipei Flora Expo
Baca juga : Nih Bedanya Lonjakan Harga Sembako Era Jokowi dengan SBY
Anak buah Muhaimin Iskandar di PKB itu menjelaskan, pertimbangan UU membolehkan impor sapi bakalan adalah demi menumbuhkan industri penggemukan sapi di dalam negeri. Namun, di sisi lain impor daging sapi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
BACA JUGA: Menurut Menpar, Hong Kong Itu Strategis Bagi Wonderful Indonesia
"Minimal kontraknya oleh importir sudah dilakukan satu tahun sebelumnya. Yang ingin saya katakan, tidak mungkin importir mau membuat kontrak dengan produsen daging sapi di luar negeri kalau tidak ada lampu hijau dari pemerintah minimal satu tahun yang lalu," pungkasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Meski kesan yang muncul adalah ketegasan, namun Susi justru membuat banyak nelayan kesulitan.
"Begitu juga kebijakan Bu Susi. Satu hal selamat, tapi jutaan nelayan sengsara," tegasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenpar Manfaatkan Momentum di ITE Hong Kong
Redaktur : Tim Redaksi