jpnn.com, JAKARTA - Tahun 2019, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggenjot pelatihan vokasi. Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan prioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun terakhir periode pertama pemerintahannya.
“Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Khairul Anwar, Jumat, (28/12).
BACA JUGA: Pemerintah Prioritas Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, menurut Menaker persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser pada persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja.
Di sinilah pentingnya investasi SDM. Sumber daya alam akan habis dieksploitasi, serta. melahirkan problem lingkungan. Tidak demikian dengan investasi SDM yang tidak terbatas dan terus dinamis.
BACA JUGA: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Harus Dipercepat
Dari sisi ketenagakerjaan, Indonesia dihadapkan pada SDM angkatan kerja yang 58,76 persen adalah lulusan SD-SMP, serta problem mismatch mencapai 63 persen. Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill dan kompetensi angkatan Indonesia mampu bersaing.
”Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi,” ujar Menaker.
BACA JUGA: Menaker : BLK Kemnaker tak Kalah Dengan yang di Taiwan
Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur serta sertifikasi uji kompetensi.
Masifikasi pelatihan di BLK dengan memberikan triple skilling: skilling, up-skilling dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru. Secara kumulatif, dari tahun 2015 - Oktober 2018 peserta pelatihan BLK mencapai 383.132 orang. Pada tahun 2019 secara akumulasi jumlahnya naik menjadi 660.476 orang.
Untuk pemagangan, secara akumulasi sejak 2015 - Oktober 2018 mencapai 149.064 orang. Pada 2019, secara akumulasi jumlahnya naik menjadi 360.864. Adapun peserta sertifikasi sejak 2015 - Oktober 2018 mencapai 1.349.559 orang, tahun 2019 secara akumulasi menjadi 1.875.748 orang.
Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 75 BLK Komunitas.
Tahun 2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas. Tiap BLK Komunitas tiap tahunnya ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 orang.
Sementara untuk calon pekerja migran, Kemnaker juga akan memberikan pelatihan pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), yang pada 2019 ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 ribu calon pekerja migran.
Khusus merespons perkembangan industri berbasis digital, Menaker Hanif menginisiasi pembangunan Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018.
Ini adalah sebuah Talent Hub merespon era baru industri digital dan Industri 4.0. “Nantinya, Innovation Room akan direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker,” ungkap Hanif.
Sementara itu Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar menambahkan, prioritas pembangunan SDM juga dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia, yang puncaknya terjadi 2025-2030.
Di mana, 70 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif. Khairul menyitir hasil riset McKinsey Global Institute yang menyebutkan, Indonesia akan menjadi negra dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Namun capaian itu mensyaratkan penduduk usia produktif memiliki skill dan kompetensi.
“Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi,” kata Khairul. “Jika tidak kita siapkan, maka bonus demografi bukan menjadi berkah, malah menjadi musibah,” tutur Khairul. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komitmen Perlindungan Pekerja Migran di Kawasan ASEAN
Redaktur & Reporter : Natalia