JAKARTA - Seluruh kepala daerah di Indonesia diminta untuk sigap dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Pasalnya, konflik sosial termasuk yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama, terus meningkat dari tahun ke tahun.
Terlebih lagi, tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun politik. Di tahun ini, selain suhu politik terkait pemilu 2014 sudah meningkat, juga ada 43 pemilukada yang jadwalnya dimajukan, dari yang seharusnya 2014.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Tanribali Lamo saat membuka acara Rakor Kerukunan di Jakarta, Jumat (10/5).
Tanri mengatakan, ada kecederungan kepala daerah lambat dalam merespon kejadian konflik sosial yang ada di daerahnya. Padahal, kata dia, Inpres Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, sudah jelas meminta kepala daerah cepat bergerak.
Tanri menduga, banyak bupati/walikota yang tidak membaca Inpres Nomor 2 itu. Padahal, isi Inpres itu sangat penting. Antara lain meminta bupati/walikota langsung menyikapi setiap konflik yang ada dan dengan cepat memberikan keterangan kepada masyarakat tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan apa langkah yang sudah dilakukan.
"Kalau tidak ada penjelasan resmi mengenai konflik yang muncul, maka informasi-informasi berkembang secara liar dan malah semakin memanaskan situasi. Jadi bupati/walikota harus cepat memberikan penjelasan agar ada pemahaman yang sama dari masyarakat tentang situasi yang terjadi," ujar Tanri.
Diingatkan juga, konflik-konflik yang muncul di tingkat kabupaten/kota, dampaknya sangat luas, bisa merusak imej Indonesia di luar negeri. Karena begitu ada konflik lokal, pemberitaan langsung meluas, termasuk dari media asing.
"Konflik di kabupaten, karena diberitakan luas, menjadi nasional dan diberitakan media luar negeri. Sehingga orang luar negeri menilai Indonesia ini ribut terus," kata Tanri.
Acara dihadiri pejabat terkait dari sejumlah kementerian dan lembaga. Direktur Ketahanan, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Budi Prasetyo, sebagai ketua panitia, menyebutkan, para pejabat dari Dinas Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota juga hadir di acara ini. (sam/jpnn)
Terlebih lagi, tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun politik. Di tahun ini, selain suhu politik terkait pemilu 2014 sudah meningkat, juga ada 43 pemilukada yang jadwalnya dimajukan, dari yang seharusnya 2014.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Tanribali Lamo saat membuka acara Rakor Kerukunan di Jakarta, Jumat (10/5).
Tanri mengatakan, ada kecederungan kepala daerah lambat dalam merespon kejadian konflik sosial yang ada di daerahnya. Padahal, kata dia, Inpres Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, sudah jelas meminta kepala daerah cepat bergerak.
Tanri menduga, banyak bupati/walikota yang tidak membaca Inpres Nomor 2 itu. Padahal, isi Inpres itu sangat penting. Antara lain meminta bupati/walikota langsung menyikapi setiap konflik yang ada dan dengan cepat memberikan keterangan kepada masyarakat tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan apa langkah yang sudah dilakukan.
"Kalau tidak ada penjelasan resmi mengenai konflik yang muncul, maka informasi-informasi berkembang secara liar dan malah semakin memanaskan situasi. Jadi bupati/walikota harus cepat memberikan penjelasan agar ada pemahaman yang sama dari masyarakat tentang situasi yang terjadi," ujar Tanri.
Diingatkan juga, konflik-konflik yang muncul di tingkat kabupaten/kota, dampaknya sangat luas, bisa merusak imej Indonesia di luar negeri. Karena begitu ada konflik lokal, pemberitaan langsung meluas, termasuk dari media asing.
"Konflik di kabupaten, karena diberitakan luas, menjadi nasional dan diberitakan media luar negeri. Sehingga orang luar negeri menilai Indonesia ini ribut terus," kata Tanri.
Acara dihadiri pejabat terkait dari sejumlah kementerian dan lembaga. Direktur Ketahanan, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Budi Prasetyo, sebagai ketua panitia, menyebutkan, para pejabat dari Dinas Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota juga hadir di acara ini. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengacara Persilakan KPK Ambil Mobil Luthfi
Redaktur : Tim Redaksi