Tak Ada Opsi Lain, Harus Rasionalisasi Pegawai Kontrak

Selasa, 27 Desember 2016 – 02:09 WIB
Ilustrasi. Foto: JPNN

jpnn.com - PENAJAM PASER UTARA- Defisit anggaran yang dialami beberapa kabupaten di Kalimantan Timur sudah sangat parah.

Demi menekan defisit, pemkab tak sungkan merasionalisasi pegawai kontrak.

BACA JUGA: Tragedi Bagi Honorer, Segera Ada Pengurangan Massal

Salah satunya dilakukan Pemkab Penajam Paser Utara.

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar mengatakan, rasionalisasi pegawai kontrak sudah dilakukan sejak awal tahun ini.

BACA JUGA: Kemenag Segera Verifikasi Data Guru Honorer

Berkat pengurangan itu, beban keuangan daerah setelah badai defisit bisa ditekan.

Namun, pihaknya harus mendapat suntikan dana untuk melanjutkan program infrastruktur.

Rencananya, Pemkab PPU bakal mengajukan pinjaman kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 400 miliar.

“Progresnya saat ini tinggal menunggu persetujuan DPRD. Kami gunakan untuk pembangunan jembatan dan perbaikan jalan yang menelan dana besar,” ujar Yusran.

Langkah yang sama juga diambil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Bupati Kutim Ismunandar mengaku bakal melakukan rasionalisasi pegawai kontrak.

Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan perangkat untuk melakukan tes ulang kepada pegawai kontrak di Kutim.

“Kami menyasar pegawai kontrak yang malas bekerja, tidak produktif dan tidak kompeten,” tegas Ismunandar. (him/riz/k18)

 


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler