Para warga yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan kecil ini protes, lantaran tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Senin (1/7) kemarin.
"Kami ke sini untuk mempertanyakan kenapa warga yang tergolong miskin tidak menerima BLSM, padahal ada warga yang memiliki kenderaan dan perhiasan ikut antre mengambil BLSM di Kantor Pos Belawan," teriak pendemo.
Menurut seorang pendemo, Kasimah, penyaluran BLSM di Kecamatan Medan Belawan banyak tidak tepat sasaran. Sebab, warga yang seharusnya berhak menerima bantuan kompensasi BBM dari pemerintah malah tidak didata oleh petugas BPS (Badan Pusat Statistik).
"Di mana keadilan dari pemerintah, kenapa ada warga yang punya kapal ikan dan janda kaya menerima BLSM, sementara rumah kami yang sudah mau runtuh tidak didata sebagai penerima bantuan itu," ungkapnya.
Dalam aksinya, para pendemo meminta pihak kelurahan agar menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat, agar meninjau ulang data warga miskin di Belawan. Karena tak mendapat tanggapan dari pihak kelurahan, warga yang menuntut pembagian jatah bantuan konpensasi dari kenaikan harga BBM subsidi itu, akhirnya membubarkan diri.
Kendati demikian, puluhan warga yang umumnya para ibu rumah tangga itu berjanji akan kembali beraksi guna menuntut hak mereka."Kami akan kembali berdemo lagi, apabila hak kami tidak diberikan oleh pemerintah," ancam warga.
Sementara itu, Camat Medan Belawan Said Chaidir pada Sumut Pos (Grup JPNN) mengatakan, dari sedikitnya 121.225 jumlah penduduk, warga yang menerima BLSM dikecamatannya sebanyak 8222 Kepala Keluarga (KK), artinya kalau dikali Rp300 ribu per orang, sekitar Rp2,4 miliar anggaran yang dikucurkan buat warga miskin di Belawan.
Angka penerima BLSM itu lanjut dia, sesuai dengan data warga miskin penerima bantuan beras dari pemerintah. "Untuk data warga penerima raskin tahun 2013 ada sekitar 8222 KK, kalau data penerima BLSM ya sama seperti itu. Tapi kalau tahun 2012 lalu jumlah penerima raskin lebih dari itu, atau ada pengurangan sekitar 8,4 persen terhitung sejak awal tahun ini," kata Said.
Dia menyebutkan, dalam pendataan warga miskin penerima bantuan konpensasi BBM oleh pihak BPS pihak kecamatan tidak dilibatkan. Said menilai petugas BPS hanya mengambil data sesuai dengan jumlah warga prasejahtera penerima raskin.
"Laporan ke saya tidak ada soal pendataan BLSM, kemungkinan BPS mengacu pada data penerima raskin," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan, Ferdinand Lumban Tobing mengatakan, pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat miskin Kota Medan yang tidak mendapat program BLSM.
"Sejak program BLSM diluncurkan sebagai konpensasi kenaikan harga BBM, banyak masyarakat yang datang mengadu karena tidak tercatat sebagai penerima BLSM," kata Ferdinand.
Padahal, sambung, anggota dewan ini, program yang dananya ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) ini khusus diperuntukkan bagi masyarakat miskin, namun kenyataannya cukup banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkannya. Ini akibat tidak akuratnya pendataaan terhadap penduduk miskin.
"Kita tidak tahu apa barometer BPS dalam menentukan penduduk miskin, sebab masih banyak masyarakat yang benar-benar miskin tapi tidak tercatat sebagai penduduk miskin, sehingga tidak memperoleh BLSM," ungkap dia.
Seharusnya, sebut dia, dalam melakukan pendataan penduduk miskin, pihak BPS melibatkan kepala lingkungan (Kepling). Sebab kepling yang paling tahu tentang bagaimana kondisi warganya.
Dia menilai, data penduduk miskin yang ada sekarang sangat tidak singkron dengan kondisi lapangan, terbukti cukup banyak masyarakat miskin di Medan yang mengeluh karena tidak tercatat sebagai penerima BLSM.
"Harusnya dalam mendata warga kurang mampu melibatkan kepling. Sebab kepling yang lebih mengetahui kondisi warga di wilayahnya. Disamping itu Camat dan Lurah juga harus proaktif melihat kondisi ini, apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan," ucapnya.
Menyikapi kondisi itu, Komisi A DPRD Medan akan memanggil BPS guna mempertanyatan sistem pendataan penduduk miskin di Medan.
"Kita setuju adanya program BLSM sebagai konpensasi kenaikan harga BBM, namun harus murni untuk kepentingan masyarakat miskin. Untuk itu, dalam waktu dekat ini Komisi A DPRD Medan akan memanggil BPS guna mempertanyakan sistem pendataan yang dilakukan," pungkasnya.(rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penutupan Dolly Mungkin Mundur
Redaktur : Tim Redaksi