jpnn.com - JAKARTA - Bidang pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga saat ini masih terus memelajari rekomendasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk memberikan sanksi terhadap tiga jaksa yang diduga menyalahi aturan dan kewenangan yang ada. Langkah tersebut diperlukan sehingga diperoleh kepastian hukum.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Setia Untung Arimuladi, layaknya pegawai negeri sipil lain, pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap jaksa juga harus sesuai aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
BACA JUGA: Idul Fitri Hampir Dipastikan Serentak
“Saya telah menghubungi bidang pengawasan. Saat ini masih terus dipelajari, karena untuk memberi sanksi itu kan perlu benar-benar dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati, sehingga tidak menyalahi aturan," katanya.
Menurut Untung, dalam prosesnya bidang pengawasan akan terlebih dahulu memelajari rekomendasi yang ada. Kemudian apabila ditemukan adanya kekurangan maka rekomendasi akan dikembalikan ke Kejatisu guna dilengkapi.
BACA JUGA: MA Perberat Hukuman Jhon Kei Jadi 16 Tahun
“Jadi dapat saja ketiga jaksa dimaksud tidak dipanggil langsung ke Jakarta. Tapi kalau memang pihak pengawasan merasa hal tersebut diperlukan, maka untuk memerjelas,bisa saja ketiganya dipanggil. Kemudian barulah bidang pengawasan memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung,” ujarnya.
Nantinya menurut Untung, Jaksa Agunglah yang akan menerbitkan Surat Keputusan apakah para jaksa yang diduga melanggar aturan akan dijatuhi sanksi. Kemudian dari Jaksa Agung SK diserahkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) untuk memanggil pihak-pihak yang disebut guna melaksanakan putusan yang ada.
BACA JUGA: Densus Didesak Minta Maaf
Menurutnya hal tersebut dimungkinkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 038/A/JA/12/2009, tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan kejaksaan Republik Indonesia. Dimana dalam salah satu pasalnya menyebut, bidang pengawasan melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, prilaku dan tutur kata pengawai kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategic serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
“Jadi tahapannya sangat panjang, makanya sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah nama-nama yang disebut akan diberi sanksi atau tidak. Tapi yang pasti semua rekomendasi akan dipelajari terlebih dahulu. Nanti perkembangan lebih lanjut akan saya kabari,” katanya.
Sebelumnya sebagaimana diketahui Asisten pengawas (Aswas) Kejati Sumut Surung Aritonang menyatakan, tiga nama yang direkomendasikan untuk diberi sanksi berat masing-masing atas nama Jaksa Marina Surbakti, Saut Halomoan, dan Yunitri.
“Memang kita ada melakukan pemeriksaan. Hasilnya kita teruskan ke Kejagung. Karena sanksinya berat, maka kita teruskan ke Kejagung. Salinan hasil putusannya sudah kita rekomendasikan ke Kejagung untuk diambil hasil final. Jadi kita tunggu saja hasilnya,” ujarnya.
Saat ditanya dugaan pelanggaran apa saja yang dilakukan ketiganya, Surung enggan berkomentar jauh. Ia hanya menyatakan semisal pemeriksaan terhadap Jaksa Marina Surbakti, dilakukan setelah sebelumnya Kejatisu menerima laporan. Dimana disebutkan yang bersangkutan tidak melaksanakan upaya hukum terhadap sebuah kasus yang ditangani. “Ada kasus narkoba yang Marina sebagai jaksa penuntut umum pada saat itu," tegasnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiranto Ajak Calon Kompetitor Banyak Beramal
Redaktur : Tim Redaksi