jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tidak menghadiri acara HUT PGRI di Gelora Bung Karno, Minggu (13/12).
Politikus Hanura itu lebih memilih menerima kunjungan insan jurnalis di kediaman pribadinya di Tebet, Minggu (13/12).
BACA JUGA: Begini Alasan Menteri Anies dan Jokowi Absen Pada Peringatan HUT PGRI
Dalam bincang-bincang dengan jurnalis ini, Menteri Yuddy membahas kajian The Global Competitiveness Report, Word Economic Forum. Persoalan ini dinilai sangat krusial dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
"Yang menyebabkan daya saing bangsa kita dalam percaturan global masih tertinggal adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi," kata Yuddy dalam pernyataan persnya, Minggu (13/12).
BACA JUGA: Pak Jokowi dan Menteri Anies Kok Kompak, Guru Kecewa Loh
Dia menyebutkan, kontribusi faktor korupsi 19,3 persen. Sedangkan inefisiensi birokrasi mencapai 15 persen. Apabila diibaratkan penyakit kanker, sudah stadium lanjut.
"Kedua patologi birokrasi tersebut harus kita sikat habis," tegas Yuddy.
BACA JUGA: Pak Jokowi! Tolong Dengarkan Enam Butir Sikap PGRI Ini, Okeh?
Menurutnya, upaya penting untuk menyikat korupsi dan inefisiensi birokrasi, tidak hanya mengandalkan penegakkan hukum, tetapi juga harus melalui upaya pencegahan yang sistemik, yakni melalui reformasi birokrasi.
Untuk itu, KemenPAN-RB saat ini sedang memacu pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk kongkrit dari reformasi birokrasi.
"Bersama dengan KPK dan Ombudsman RI, kami sedang memacu sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI kepada instansi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," terang Yuddy.
Sebelumnya, pada hari Jum'at (10/12) Menteri Yuddy bersama Plt Pimpinan KPK, Johan Budi, menyerahkan penghargaan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2015, di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Yuddy mengatakan pemerintah tidak tinggal diam, tetapi terus memonitor, mengevaluasi dan membina unit-unit kerja ĺayanan publik dan perizinan menjadi champion unit-unit pelayanan. Dengan arahan yang diberikan KemenPAN-RB, maka unit-unit tersebut nantinya akan berlomba-lomba memberikan pelayanan bersih dan bebas dari KKN. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asyikk, Mau Umroh, Kini Warga Surabaya Bisa Langsung Ke Saudi Dari Juanda
Redaktur : Tim Redaksi