jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, tingginya tingkat polusi udara saat ini sudah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya di Jakarta.
Saleh meminta pemerintah melakukan pemetaan untuk penanganan jangka pendek, guna mengetahui daerah mana saja yang memiliki tingkat polusi tinggi.
BACA JUGA: Atasi Polusi Udara di Jakarta, Gubernur Harus Punya Kebijakan Gila
“Ini sudah menyebar, jadi tidak bisa hanya fokus di Jakarta. Karena tidak bisa parsial, penanganan harus menyeluruh dan baik,” ujar Saleh.
Jakarta memang bukan satu-satunya kota di Indonesia yang kualitas udaranya buruk.
BACA JUGA: Dukung Program Kewirausahaan, Danamon Donasikan 67 Kambing Ternak ke Pondok Pesantren
Bahkan menurut situs pemantau udara IQAir, pada Selasa (16/8), Jakarta ‘hanya’ menempati urutan ketujuh dengan kualitas udara buruk.
Adapun urutan kota/kabupaten paling berpolusi adalah:
BACA JUGA: Rayakan HUT ke-8, J&T Express Gelar Festival Connect Fest
- Kalimantan Barat, kadar Particulate Matter (PM) 2,5 sebesar 191 ug/m3.
- 2. Tangerang Selatan (156 ug/m3)
- Kota Serang (150 ug/m3)
- Kota Tangerang (134 ug/m3).
- Jambi (119 ug/m3)
- Bandung (111 ug/m3)
- Jakarta (109 ug/m3).
Saleh tidak menepis banyak faktor yang menyebabkan tingginya polusi di berbagai wilayah. Antara lain transportasi, PLTU, kegiatan industri, serta fenomena El Nino.
Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotornya kecil, ternyata tingkat polusinya justru tertinggi di Indonesia. Untuk itulah, Saleh meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, dan menetapkan kebijakan yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
“Soal polusi udara ini dampaknya ke masyarakat. Sekarang jumlah penderita flu tinggi sekali. Karena itu memang tidak bisa dianggap remeh dan harus mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif terhadap setiap faktor yang berkontribusi pada tingginya polusi udara ini, di seluruh Indonesia," papar dia.
Anggota Fraksi PAN ini menyampaikan penyebab polusi di setiap daerah mungkin berbeda, sehingga pendekatan solusinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotor sedikit, namun kegiatan tambangnya sangat tinggi dan supply listriknya dari batu bara (PLTU), tentu solusinya berbeda dengan Jakarta,” sebutnya.(chi/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada