jpnn.com, JAKARTA - Kelompok sukarelawan pendukung Jokowi, Projo, menolak wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
Projo menginginkan pemilu tetap pada koridornya sebagai ajang lima tahunan. Projo menilai wacana perpanjangan kekuasaan apapun bentuknya merupakan hal yang berbahaya karena bisa mengancam demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA: Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi di Garuda, Ini Kata PROJO
“Kalau sudah kejadian sekali, maka akan kejadian yang kedua kalinya, maka akan kejadian yang seterusnya, ini akan mendorong kekuasaan yang totalitarianisme. Dan kita tidak mungkin ada didalam posisi yang mengamini tindakan-tindakan berbahaya itu,” kata Bendahara Projo Panel Barus dalam konferensi pers Projo bertajuk Membaca Dinamika Tahun Politik 2023-2024 Selamatkan Jokowi Tolak Penundaan Pemilu yang digelar di Kantor DPP Projo, Rabu (28/12).
Panel menyebutkan penolakan penundaan pemilu atau tiga periode harus digaungkan untuk menyelamatkan Presiden Jokowi dari jebakan ide-ide liar yang berbahaya dan cenderung menabrak konstitusi dan berlawanan terhadap perjuangan reformasi.
BACA JUGA: Projo Dukung Prabowo, Hasto Sebut Gerakan Sukarelawan Tergantung Arah Angin
“Bagi Projo suara-suara tersebut justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah berlangsung sangat baik, dengan berbagai kemajuan yang sudah ditandakan,” katanya.
Projo menyadari bahwa memang ada aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan Jokowi untuk melanjutkan masa jabatan tiga periode.
BACA JUGA: Projo Ingin Masa Jabatan Jokowi Seperti PM, Hasan Cyrus: Bisa Jatuh Kapan Saja
Namun Projo juga menyadari hal tersebut bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi, dan semangat reformasi.
“Ide-ide liar perpanjangan kekuasaan apapun bentuknya penundaan pemilu, ini munculnya dari elit-elit politik nah ini yang berbahaya. Wacana liar ini datang dari ketidakmengertian segelintir elit politik tentang tahapan konsolidasi demokrasi.” ujarnya.
“Kami melihat keinginan penundaan pemilu tidak memiliki dasar dan prasyarat serta syarat yang mengharuskan terjadinya penundaan pemilu. Suara-suara tersebut seakan mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilu,” pungkasnya. (dil/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif