Tak Logis Bung Karno Berkolaborasi dengan PKI, Megawati Minta Lemhannas Kaji Fakta Peristiwa 65

Sabtu, 20 Mei 2023 – 19:44 WIB
Presiden Kelima RI Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran 58 buku dalam rangka Hari Jadi ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5). Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menilai tidak logis apabila Proklamator RI Soekarno dianggap bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal itu disampaikan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran 58 buku dalam rangka Hari Jadi ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5).

BACA JUGA: Cerita Perjuangan Megawati Pisahkan Polri dari TNI, Tak Ingin Ada Lagi Sambo Lainnya

Awalnya, Megawati mengomentari Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyebut Soekarno melindungi tokoh-tokoh Gerakan 30 September (G30S) PKI. Peraturan itu telah dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003.

Megawati menjelaskan Soekarno sempat dinobatkan sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 1963.

BACA JUGA: Bicara di Lemhanas, Megawati Minta Prajurit TNI-Polri di Bawah Diperhatikan

"Kalau dengan TAP MPR itu dianggapnya bapak saya itu ada indikasi kerja sama dengan PKI, pusing saya. Dia presiden seumur hidup," kata Megawati.

Menurut Megawati, tak logis mengaitkan Soekarno dengan PKI. Pasalnya, Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI, bertujuan mengambil alih kekuasaan. Sementara saat G30S berlangsung kekuasaan dipegang oleh Soekarno.

BACA JUGA: Megawati Sempat Ingin Robek-robek Kontrak dengan Inggris, Begini Ceritanya

"Dia presiden seumur hidup dibilang mau melakukan tindakan (makar), padahal PKI, kan, mau mengambil kekuasaan. Logis apa engga? Menurut saya engga," ujarnya.

Selain itu, lanjut Megawati, dengan diangkatnya Bung Karno sebagai pahlawan nasional, maka tuduhan Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya gugur secara hukum.

Merujuk Pasal 25 Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, seorang tokoh nasional dapat memperoleh gelar pahlawan.

Syaratnya, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, dan setia, dan tidak pernah mengkhianati bangsa.

"Bung Karno sudah jadi pahlawan, seorang pahlawan, salah satu syarat yang utama tidak boleh berkhianat," ungkapnya.

Megawati pun sempat bertanya kepada Bung Karno mengenai persoalan tersebut. Namun, dirinya justru dimarahi oleh ayahnya.

"Saya dimarahi, lho, saya nangis 3 hari 3 malam nggak dipanggil nama. Dia bilang apa, hei, anak muda, siapa tahu kamu soal republik ini. Hatiku rasanya hancur. Ini cerita real story," ucap Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyampaikan Bung Karno diam ketika dituduh bekerja sama dengan PKI karena tahu hal ini adalah sebuah permainan.

"Kamu tahu enggak Mega, ini bapak diam begini bukan bapak engga punya kuasa tetapi bapak tahu ini sebuah permainan. Nanti kalau kamu sudah makin besar kamu cari tahu sendiri yang disebut permainan itu apa," ujarnya.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu meminta kepada Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto untuk mencari tahu terkait pernyataan Bung Karno tersebut.

"Nah, itu kamu cari tahu Andi, saya tahu tetapi saya enggak mau ngomong, kamu yang musti cari, Lemhannas yang musti cari tahu sebenarnya apa. Karena itu perang geopolitik," pungkasnya. (Tan/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Negara Maritim, Megawati Ingin Kekuatan Militer Laut NKRI Diperkuat


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler