jpnn.com - BATAM - Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indarakari, juga membenarkan jika Darmin mengaku tidak tahu soal latar belakang politik Hatanto.
Darmin mengakui, sebelumnya memang banyak usulan nama-nama calon pimpinan BP Batam yang berasal dari kalangan politikus. Namun dia tidak menyangka, jika Hatanto adalah salah satunya.
BACA JUGA: Pusat Terapkan Standar Ganda Penetapan Pimpinan BP Batam
Menurut Darmin, kata Riky, nama-nama unsur pimpinan BP Batam tersebut diputuskan oleh Presiden. Dalam arahannya, Presiden meminta pimpinan BP Batam merupakan kalangan profesional.
"Kenyatannya sekarang, yang mimpin justru orang politik," kata politikus PKS ini.
BACA JUGA: Darmin Kecolongan: Kepala BP Batam Bukan Orang Profesional
Idealnya, lanjut Riky, pimpinan BP Batam mengetahui seluk beluk Kota Batam. "Seperti mantan KSAL yang kini jadi staf khusus Gubernur Kepri, beliau tahu persis wilayah ini. Saya tahu, karena pernah membaca bukunya," ungkapnya lagi.
Riky juga mempertanyakan sistem penggajian unsur pimpinan BP Batam. Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), APBN/APBD hanya untuk menggaji pegawai yang berstatus sebagi PNS atau Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja (P3K).
BACA JUGA: Bupati Buka Sayembara, Hadiahnya...
"Apalagi unsur pimpinan BP Batam sudah masuk usia pensiun, harusnya tak berhak mendapatkan (anggaran)," beber Riky.
Riky juga menyoal sistem kerja BP Batam, yang dalam pertemuan dengan DPRD Batam belum lama ini menegaskan jika mereka bukan mitra kerja DPRD Batam.
Melainkan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Padahal menurut Darmin Nasution, lanjut Riky, dampak sosial, implikasi hukum dan ekonomi itu berhubungan dengan pemerintah daerah, termasuk DPRD.
"Beliau (Darmin, red) berjanji akan meluruskan ini ke pihak BP Batam," katanya.
Dalam pertemuan itu juga mengemuka pembentukan Provinsi Khusus Batam. Hal tersebut merujuk pasal 360 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam ayat 1 disebutkan, menyelenggarakan fungsi pemerintah tertentu yang bersifat startegis bagi kepentingan nasional, pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi, dan atau kabuaten/Kota.
Kawasan khusus yang diatur ayat 1 di antaranya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, konservasi taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan berikat. "Ini pasal untuk Batam," kata Riky.
Riky sudah pernah mengkonsultasikan masalah ini dengan Plt Gubernur Kepri, Nuryanto. "Katanya pasal ini menarik," ungkap Riky. Ketika Disampaikan kepada Darmin, ia malah kebingungan.
Untuk itu, Darmin akan mengagendakan pertemuan dengan DPRD Batam usai lawatannya ke Eropa. "Seminggu beliau di Eropa, setelah itu dijadwalkan pertemuan. Kita berharap pertemuan digelar di Batam," harapnya
Selain itu, dalam pertemuan dengan DK Batam tersebut DPRD Batam juga menanyakan soal tidak masuknya DPRD Batam dalam keanggotaan DK Batam. Padahal Pemko Batam, dalam hal ini Wali Kota Batam, masuk di dalamnya.
"Padahal dalam pemerintahan daerah itu, eksekutif tak bisa dilepasakan dari peran legislatif," kata Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.
Menurut Nuryanto, dalam membangun daerah perlu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan BP Batam. Namun dalam pelaksanannya, DPRD sulit berkoordinasi dengan BP Batam.
Dalam pembahasan permasalahan masyarakat, BP Batam jarang hadir memenuhi undangan DPRD Kota Batam. Karenanya, permasalahan yang berkaitan dengan BP Batam terus berlarut-larut.
"Kita sulit menjangkau (BP Batam)," ungkapnya.
Karena itu, Nuryanto berharap DPRD Batam masuk dalam struktur keanggotaan DK Batam. Sehingga pembangunan yang dilakukan di batam bisa selaras.
"Kami berbicara lembaga, bukan personal," katanya.
Namun terkait hal ini, kata Nuryanto, Darmin mengaku hanya menjalankan usulan dari Pemprov Kepri. Dimana Pemprov Kepri tidak mengusulkan DPRD Batam masuk dalam keanggotaan DK Batam.
"Jawaban Pak Darmin persis yang diucapkan Mendagri," ungkapnya. (hgt/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keren! Ibu Penjual Koran itu Nyalon di Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi