BANJARNEGARA - Sebanyak tujuh rekanan yang mengerjakan proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dinyatakan telah diputus kontrak. Pemutusan kontrak tersebut lantaran tidak bisa menyelesaikan proyek hingga batas waktu yang telah ditentukan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Banjarnegara, Supriyo mengatakan, bagi sejumlah rekanan yang diputus kontrak, mereka hanya menerima pembayaran sesuai dengan prosentase pengerjaan. "Artinya, mereka tidak akan menerima pembayaran secara penuh, yang dikerjakan saja yang akan dibayarkan," katanya.
Selain itu, mereka juga dikenai sanksi yakni, uang jaminan sebesar 5 persen dari nilai kontrak yang diserahkan tidak dikembalikan, namun akan masuk menjadi kas daerah. Bahkan, CV tersebut juga akan dimasukkan dalam blacklist. " Sehingga dalam jangka waktu dua tahun ke depan mereka tidak bisa mengikuti lelang," katanya.
Dari sejumlah proyek yang digarap, mayoritas yang terkena sanksi pemutusan kontrak merupakan proyek pengerjaan jalan. Setelah memasukkan sejumlah CV ke daftar hitam, selanjutnya pihaknya akan mengedarkan surat pemberitahuan hingga tingkat provinsi, bahwa CV tersebut sudah masuk daftar hitam.
Mengenai sejumlah proyek yang tidak selesai lantaran rekanan diputus kontrak, Prio mengatakan, nantinya proyek tersebut akan dikerjakan pada tahun 2013 ini. Sejumlah proyek tersebut nantinya akan melaui proses lelang kembali. " Sesuai dengan intruksi Bupati lelang harus segera dilaksanakan," katanya.
Proyek yang tidak selesai tersebut jelas merugikan masyarakat. Pasalnya sejumlah rekanan tidak mampu menyelesaikan proyek pembangunan jalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Masyarakat dirugikan karena tidak bisa menikmati jalan tersebut karena pengerjaannya tidak rampung.
Salah satunya, yakni proyek pengerjaan jalan jalur Larangan Kecamatan Pagentan. Hingga akhir tahun rekanan baru bisa menyelesaikan 18 persen. Padahal proyek jalan tersebut nilainya cukup besar yakni mencapai Rp 900 juta. (eva)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Banjarnegara, Supriyo mengatakan, bagi sejumlah rekanan yang diputus kontrak, mereka hanya menerima pembayaran sesuai dengan prosentase pengerjaan. "Artinya, mereka tidak akan menerima pembayaran secara penuh, yang dikerjakan saja yang akan dibayarkan," katanya.
Selain itu, mereka juga dikenai sanksi yakni, uang jaminan sebesar 5 persen dari nilai kontrak yang diserahkan tidak dikembalikan, namun akan masuk menjadi kas daerah. Bahkan, CV tersebut juga akan dimasukkan dalam blacklist. " Sehingga dalam jangka waktu dua tahun ke depan mereka tidak bisa mengikuti lelang," katanya.
Dari sejumlah proyek yang digarap, mayoritas yang terkena sanksi pemutusan kontrak merupakan proyek pengerjaan jalan. Setelah memasukkan sejumlah CV ke daftar hitam, selanjutnya pihaknya akan mengedarkan surat pemberitahuan hingga tingkat provinsi, bahwa CV tersebut sudah masuk daftar hitam.
Mengenai sejumlah proyek yang tidak selesai lantaran rekanan diputus kontrak, Prio mengatakan, nantinya proyek tersebut akan dikerjakan pada tahun 2013 ini. Sejumlah proyek tersebut nantinya akan melaui proses lelang kembali. " Sesuai dengan intruksi Bupati lelang harus segera dilaksanakan," katanya.
Proyek yang tidak selesai tersebut jelas merugikan masyarakat. Pasalnya sejumlah rekanan tidak mampu menyelesaikan proyek pembangunan jalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Masyarakat dirugikan karena tidak bisa menikmati jalan tersebut karena pengerjaannya tidak rampung.
Salah satunya, yakni proyek pengerjaan jalan jalur Larangan Kecamatan Pagentan. Hingga akhir tahun rekanan baru bisa menyelesaikan 18 persen. Padahal proyek jalan tersebut nilainya cukup besar yakni mencapai Rp 900 juta. (eva)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Curah Hujan Tinggi, Status Siaga 4
Redaktur : Tim Redaksi