jpnn.com - JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan menyatakan sikap partainya menginginkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung ketimbang oleh DPRD, harus diikuti oleh sikap Fraksi PD di DPR RI. Jika tidak, maka dia memastikan ada sanksi yang akan diberikan.
"Proses di DPR dengan ada putusan final hari ini, Fraksi Demokrat di DPR harus patuh. (Bagi yang ingkar) tentu ada konsekuensi sesuai pakta integritas, sesuai AD/ART partai," kata Syarif Hasan menegaskan saat konferensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Kamis (18/9).
BACA JUGA: Pemberhentian Kepala Daerah Tak Lagi Melalui DPRD
Pria yang kini menjabat Menteri Koperasi dan UKM itu meyakinkan jika keputusan memilih Pilkada langsung ini merupakan kebijakan yang betul-betul diinginkan rakyat. Sehingga kebijakan inipun tentunya demi kepentingan rakyat.
Dengan berubahnya sikap PD ini, dipastikan kalau keputusan terkait RUU Pilkada diambil lewat voting dalam Paripurna DPR, maka opsi Pilkada langsung akan menang. Sehingga keinginan partai-partai Koalisi Merah Putih agar Pilkada oleh DPRD bakal kandas.
BACA JUGA: Demokrat Pilih Pilkada Langsung dengan 10 Catatan
Syarif juga menyebutkan bakal mengarahkan fraksinya di DPR untuk mengawal proses RUU Pilkada. Bila perlu, dengan tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat, bukan voting. "Mudah-mudahan kebersamaan bisa kita bangun (untuk memutuskan RUU Pilkada), karena asas kebersamaan itu kan bagus," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Dukung Pilkada Langsung, PD Bidik Investasi Pemilu 2019
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ini, Anas Bacakan Pembelaan
Redaktur : Tim Redaksi