Tak Selalu Buruk, Sistem Dinasti Politik Bisa Memberikan Keuntungan Bagi Masyarakat

Selasa, 28 November 2023 – 13:55 WIB
Peneliti Ekonomi Politik dan Pengembangan Wilayah Hendrawan Saragi menegaskan bahwa dinasti politik tidak perlu dimaknai terlalu negatif. Foto: asrip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Ekonomi Politik dan Pengembangan Wilayah Hendrawan Saragi menegaskan bahwa dinasti politik tidak perlu dimaknai terlalu negatif. 

Menurutnya, ada hal baik yang terdapat dalam dinasti politik.

BACA JUGA: Ribuan Mahasiswa Gelar Mimbar Bebas Untuk Kritik Jokowi dan Tolak Dinasti Politik

"Dinasti politik tidak selalu buruk tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat," katanya dalam siaran pers pada Selasa (28/11). 

Hendrawan menjelaskan dalam sistem monarki, para raja sebagai pemilik wilayah akan mempertimbangkan banyak hal untuk kepentingan negara.

BACA JUGA: Pengamat: Dinasti Politik Membajak dan Membonsai Demokrasi Indonesia

Misalnya, dalam soal ekonomi, biaya modal di daerah yang dikuasainya tidak dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang.

 "Menaikkan pajak akan menurunkan produktifitas rakyat dalam jangka panjang sehingga akan dihindari sampai batas tertentu. Dan ada kemungkinan bahwa keturunannya di generasi berikutnya harus bertanggung jawab atas utang yang ditanggung oleh ayah atau ibu mereka sendiri," lanjutnya. 

Berbeda dengan presiden sebagai pengurus 5 tahunan suatu wilayah tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas pelunasan utang tersebut. 

Menurut Hendrawan, presiden juga tidak perlu takut bahwa ia akan dipenjara jika dia tidak membayar utangnya. 

"Ada kecenderungan negara demokratis untuk memiliki utang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara yang menganut monarki," terang Hendrawan.

Di sisi lain, pemerintahan demokratis juga akan lebih menyukai inflasi karena dengan mencetak uang yang banyak saat ini mereka dapat menciptakan kekayaan.

"Sebagai contoh, Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada September 2023 sebesar Rp8.440 triliun, tumbuh 6 persen dari September 2022 yaitu Rp7.962,7 triliun. Di bulan Juli 2022 sebesar Rp7.846,5 triliun dari Rp5.937,5 triliun di bulan Juli 2019," paparnya.

Maka dari itu, dia menegaskan wacana dinasti politik yang muncul menjelang Pilpres 2024 tidak perlu disikapi dengan berlebihan.(mcr8/jpnn)


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler