jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengatakan partainya tidak setuju dengan presidential treshold (PT) lima persen. Usulan itu sebelumnya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai jalan tengah perdebatan besaran nol persen dan 20 persen.
Rufinus lantas menyindir, kalau mau pakai jalan kenapa tidak angka 70 persen, 50 persen saja. "Tidak. Jangan pakai alasan jalan tengah," kata Rufinus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
BACA JUGA: Saya Marah Jika Pak JK Diganggu
Anak buah Oesman Sapta Odang di Hanura ini mengingatkan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan serentak.
Menurutnya, dasar pelaksanaan pemilu serentak 2019 adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 14/PUU-XI/2013. "Nah sekarang kalau umpamanya lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh persen dan seterusnya, kira-kira partai-partai yang lulus verifikasi itu kan dihambat," kata dia.
BACA JUGA: Hanura Tetap Utamakan Kader di Pilwako Jambi 2018
Anggota panitia khusus Rancangan Undang-undang Pemilu ini mengatakan jika PT tidak nol persen, maka sulit pemilu menjadi berdasarkan asas jujur, adil, bebas, dan rahasia. "Nah kalau bertitik tolak dari asas itu, saya mau tanya, apakah jalan tengah itu menjadi asas? Apakah itu bukan kepentingan, kan gitu," ujar dia. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Koalisi Kerakyatan Kantongi 13 Nama, Termasuk Dayang Donna Faroek
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kantongi Tiket PKB, Marwan Jafar Makin Pede
Redaktur & Reporter : Boy