PRABUMULIH - Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Prabumulih dipastikan tidak akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2013.
”Pada tahun ini kita tidak ajukan dana penerimaan CPNS melalui jalur umum kepada DPRD , sehingga tidak ada penerimaan CPNS. Walaupun pemberlakuan moratorium (penundaan penerimaan) calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN – RB) sudah selesai,”kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Prabumulih, Sobban Asmuni.
Karena, beberapa daerah termasuk Prabumulih mendapatkan saran dan masukan dari pemerintah pusat, melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN – RB) untuk fokus menyelesaikan masalah honorer kategori I dan kategori II terlebih dahulu.
”Baru setelah selesai kedua kategori tersebut dapat diketahui berapa jumlah tenaga honorer di Prabumulih yang sesungguhnya. Karena saat ini kita kesulitan mendata berapa banyak jumlah honorer di Prabumulih,"bebernya.
Mengen ai jumlah PNS di Prabumulih, sambung Sobban masih relatif kurang. Terutama tenaga pengajar, tenaga medis seperti dokter spesialis, dan tenaga penyuluh pertanian. ”Memang kurang, namun untuk sementara kita berdayakan dulu apa yang ada,"terangnya.
Mengenai bertambahnya jumlah tenaga honorer di Prabumulih dan ada honorer yang menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), Sobban menerangkan bertambahnya tenaga honorer disebabkan keinginan mereka diangkat menjadi PNS. Padahal, pada saat pengangkatan menjadi tenaga honorer tertulis di surat keputusan yang sudah ditandatangani tidak ada tuntutan atau minta dijadikan PNS.
”Memang itu taktik beberapa oknum, namun dengan adanya SK, maka mereka tidak ada kekuatan untuk menuntut,"terangnya.
Elyanto , Kabid Mutasi dan kepangkatan juga mengatakan, pihaknya memang kekurangan PNS, dikarenakan diberlakukan Moratorium CPNS oleh Pemerintah pusat. Akan tetapi, kata Elly, Pemkot Prabumulih akan memaksimalkan tenaga pegawai negeri sipil yang ada. ”Kita maksimalkan PNS yang ada,"jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Prabumulih, Habib Essilahudin membenarkan bahwa pemkot dalam hal ini BKD tidak mengajukan anggarkan penerimaan CPNS dari jalur umum kepada DPRD Kota Prabumulih. ”Tidak ada pengajuan dana dari jalur umum, kalau pengajuan dana untuk penerimaan CPNS dari jalur kategori II ada,"katanya.
Diketahui, jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Prabumulih yaitu sekitar 4.650 orang. Dari jumlah tersebut didominasi tenaga guru dan yang lainnya adalah di dinas, badan atau kecamatan, lurah.(qda/lia)
”Pada tahun ini kita tidak ajukan dana penerimaan CPNS melalui jalur umum kepada DPRD , sehingga tidak ada penerimaan CPNS. Walaupun pemberlakuan moratorium (penundaan penerimaan) calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN – RB) sudah selesai,”kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Prabumulih, Sobban Asmuni.
Karena, beberapa daerah termasuk Prabumulih mendapatkan saran dan masukan dari pemerintah pusat, melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN – RB) untuk fokus menyelesaikan masalah honorer kategori I dan kategori II terlebih dahulu.
”Baru setelah selesai kedua kategori tersebut dapat diketahui berapa jumlah tenaga honorer di Prabumulih yang sesungguhnya. Karena saat ini kita kesulitan mendata berapa banyak jumlah honorer di Prabumulih,"bebernya.
Mengen ai jumlah PNS di Prabumulih, sambung Sobban masih relatif kurang. Terutama tenaga pengajar, tenaga medis seperti dokter spesialis, dan tenaga penyuluh pertanian. ”Memang kurang, namun untuk sementara kita berdayakan dulu apa yang ada,"terangnya.
Mengenai bertambahnya jumlah tenaga honorer di Prabumulih dan ada honorer yang menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), Sobban menerangkan bertambahnya tenaga honorer disebabkan keinginan mereka diangkat menjadi PNS. Padahal, pada saat pengangkatan menjadi tenaga honorer tertulis di surat keputusan yang sudah ditandatangani tidak ada tuntutan atau minta dijadikan PNS.
”Memang itu taktik beberapa oknum, namun dengan adanya SK, maka mereka tidak ada kekuatan untuk menuntut,"terangnya.
Elyanto , Kabid Mutasi dan kepangkatan juga mengatakan, pihaknya memang kekurangan PNS, dikarenakan diberlakukan Moratorium CPNS oleh Pemerintah pusat. Akan tetapi, kata Elly, Pemkot Prabumulih akan memaksimalkan tenaga pegawai negeri sipil yang ada. ”Kita maksimalkan PNS yang ada,"jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Prabumulih, Habib Essilahudin membenarkan bahwa pemkot dalam hal ini BKD tidak mengajukan anggarkan penerimaan CPNS dari jalur umum kepada DPRD Kota Prabumulih. ”Tidak ada pengajuan dana dari jalur umum, kalau pengajuan dana untuk penerimaan CPNS dari jalur kategori II ada,"katanya.
Diketahui, jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Prabumulih yaitu sekitar 4.650 orang. Dari jumlah tersebut didominasi tenaga guru dan yang lainnya adalah di dinas, badan atau kecamatan, lurah.(qda/lia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK : Jangan Saling Menyalahkan
Redaktur : Tim Redaksi