jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah diminta memasukkan keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar bisa diusulkan sebagai penerima program keluarga harapan (PKH).
"Daerah sebaiknya melakukan evaluasi dan memperbarui data penerima bantuan sosial melalui musyawarah desa atau kelurahan untuk mengeluarkan penerima yang sudah mampu seperti PKH graduasi yang sudah memiliki usaha secara mandiri," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Rabu (3/3).
BACA JUGA: Berkerumun di Odin Kafe, Puluhan Pengunjung Terjaring Razia, Ikut Rapid Test, Hasilnya?
Muhadjir menjelaskan, masyarakat yang sudah mandiri dan tidak perlu dibantu PKH, bantuannya bisa dialihkan kepada keluarga rentan miskin yang ada ibu hamil dan keluarga stunting.
Menurutnya, dimasukkannya keluarga stunting menjadi prioritas penerima PKH akan membantu pemenuhan gizi bagi ibu dan anak agar stunting dapat tertangani.
BACA JUGA: Pengakuan 3 Sekawan Pembuat Surat Palsu Hasil Rapid Test
"Bisa dialihkan kepada keluarga membutuhkan yang ada ibu hamil atau punya anak stunting. Sehingga nanti (bantuannya) bisa digunakan untuk meningkatkan gizi anak," ujarnya.
Dalam kunjungan kerjanya itu, Menko Muhadjir mendapat laporan dari pihak Desa Kalimporo, banyak masyarakat yang enggan melakukan rapid test antigen untuk tracing kasus Covid-19.
BACA JUGA: Menko PMK: Atlet Divaksin, Semoga Kegiatan Olahraga Makin Longgar
Masyarakat lebih memilih lari dan kabur ketika akan dilakukan tracing oleh pihak dinas kesehatan.
"Tidak boleh ketika mau di-tracking lari, lari ke hutan. Enggak boleh. Itu (tracing) untuk memastikan kalau dia sehat," ujarnya.
"Mohon disosialisasikan kepada warga kalau di-tracking jangan lari. Nanti kalau lari ternyata dia bawa covid, nanti virusnya ke mana-mana. Itu menyebabkan covidnya tidak teratasi. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad