jpnn.com - JAKARTA - BKKBN akan mendata penduduk pada Maret 2015. Untuk program yang dilakukan oleh BKKBN ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 500 miliar.
Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitalok meminta pemerintah untuk menunda program pendataan penduduk yang akan dilakukan BKKBN tersebut.
BACA JUGA: Tim RKTM Tak Menampik Surya Paloh di Balik Deal Senangol
Rieke menilai persiapan pendataan tersebut seharusnya sudah dilakukan minimal 6 bulan sebelumnya. Namun, hingga saat ini penguatan terhadap lembaga ini belum dilakukan.
"Ini pada akhirnya bisa sebabkan tidak akuratnya pendataan dan bisa saja terjadi kebocoran anggaran pendataan sebesar 500 miliar yang sudah disepakati di APBN 2015," kata Rieke di Jakarta, Sabtu (06/12).
BACA JUGA: Munas Tandingan Resmi Dibuka Tanpa Mendagri
Rieke menyarankan, agar pendataan penduduk yang akan dilakukan BKKBN bisa akurat dan tidak menimbulkan potensi pemborosan dan kebocoran uang negara, perlu kiranya diambil langkah-langkah progresif oleh pemerintah.
Pertama, Rieke mengusulkan segera diselesaikan payung hukum BKKBN sebagai badan kependudukan, bukan sekedar mengurus program KB. Perpres turunan UU No 23/ 2014 yang memperkuat BKKBN sebagai badan kependudukan harus segera dikeluarkan.
BACA JUGA: Agung Sebut Munas di Bali Tak Demokratis dan Direkayasa
Kedua, delapan indikator yang digunakan untuk mendata oleh BKKBN harus dirombak total. Pasalnya, harus ada perspektif dan indikator baru dengan berbasis pada pendapatan/penghasilan per bulan.
"Terobosan ini perlu dilakukan agar penentuan kategori tingkat kesejahteraan rakyat lebih akurat," jelasnya.
Berikutnya Rieke meminta sebaiknya segera diputuskan Kepala BKKBN definitif dan tentu tidak terlibat kasus korupsi dan hukum lainnya. Karena saat ini BKKBN dipimpin pejabat yang berstatus Plt, sehingga secara hukum tidak dimungkinkan mengambil keputusan apa pun yang mengikat.
Rieke menegaskan, bahwa data penduduk sangat penting agar program tepat sasaran, karenanya pendataan penduduk jelas menjadi kunci. Penguatan terhadap badan kependudukan pun sudah pasti berpengaruh terhadap kualitas pendataan.
"Sekadar saran, jika langkah-langkah di atas belum bisa dilakukan, pendataan penduduk tahun depan oleh BKKBN ditunda saja. Uang rakyat 500 miliar jangan disia-siakan," tandas politikus perempuan PDI Perjuangan itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 50 Ribu Anak TKI di Sabah Tidak Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi