jpnn.com, JAKARTA - Rezim Taliban yang berkuasa di Afghanistan terus membatasi akses pendidikan bagi kaum perempuan.
Kebijakan terbaru Taliban ialah melarang kalangan perguruan tinggi mendidik kaum perempuan di seluruh Afghanistan.
BACA JUGA: Setahun Lebih Taliban Kuasai Afghanistan, Kenapa Indonesia Belum Beri Pengakuan?
“Anda semua diinformasikan untuk segera mengimplementasikan perintah penangguhan pendidikan bagi perempuan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” tulisan surat bertanda tangan Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan Neda Mohammad Nadeem yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Surat itu dikeluarkan pada Selasa (20/12). Juru Bicara Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan Ziaullah Hashimi juga mengunggah surat itu ke media sosial.
BACA JUGA: Taliban Larang Perempuan Sekolah, Bantuan Asing Langsung Kering
Setelah mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban memaksa seluruh lembaga pendidikan menerapkan aturan baru, termasuk pemisahan kelas dan pintu masuk berdasar gender. Kelas bagi mahasiswi hanya boleh diajar oleh dosen perempuan atau lelaki tua.
Sejak jauh-jauh hari, Taliban melarang para gadis menimba ilmu di sekolah menengah. Seiring dengan itu, kelompok ultrakonservatif tersebut juga membatasi perguruan tinggi dalam menerima mahasiswa baru.
BACA JUGA: Baru Berkuasa, Taliban Terancam Pecah Gegara Narkoba
Mahasiswi jurusan jurnalistik di Afghanistan -sebut saja namanya Madina- mengaku kesulitan memahami kebijakan baru di bidang pendidikan yang dikeluarkan rezim Taliban itu.
Remaja berusia 18 tahun itu menilai kebijakan tersebut membuat masa depannya kian tak pasti. “Mereka mengubur impian kami,” ujarnya kepada AFP.
Senada dengan Madina, seorang mahasiswi kedokteran -anggap saja bernama Rhea- menyebut Afghanistan kembali ke masa-masa gelap.
“Ketika kami berharap membuat kemajuan, mereka (Taliban, red) menyingkirkan kami dari masyarakat,” kata dara berusia 26 tahun itu.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) juga menanggapi kebijakan baru rezim Taliban tersebut.
Juru Bicara Kemlu AS Ned Price menyebut kebijakan anyar Taliban itu justru mengingkari komitmen dengan rakyat Afghanistan.
“Keputusan itu akan membawa kerugiany nyata bagi mereka,” kata Ned.(AFP/JPNN.com)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi