jpnn.com, JAKARTA - Legislator Fraksi PPP di DPR Syaifullah Tamliha menyindir pelaksana tugas (Plt) ketum parpolnya, Muhammad Mardiono yang mengaku ingin islah seusai mukernas partai berlambang Ka'bah itu pada 4-5 September 2022.
Sebab, kata Tamliha, pernyataan Mardiono tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Fraksi PPP justru mencopot Mardiono dari posisi Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
BACA JUGA: Mardiono Meyakini Suharso Monoarfa Berjiwa Besar
"Kata Mardiono ingin islah dan menghindari konflik, kok, malah copot mencopot," kata Tamliha melalui layanan pesan, Selasa (13/9).
Menurut legislator Daerah Pemilihan I Kalimantan Selatan itu, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi seharusnya tidak menjadi konflik pribadi.
BACA JUGA: Mardiono Bakal Melapor ke Jokowi Setelah Kepengurusan Baru PPP Disahkan Kemenkumham
Diketahui, Tamliha memang kerap bersuara keras terhadap hasil Mukernas PPP yang hasilnya pergantian ketum partai dari Suharso Monoarfa kepada Mardiono.
Tamliha bahkan menuding hasil Mukernas PPP ilegal. Sebab, undangan menggelar forum itu saja tidak ditandatangani ketum dan sekjen partai.
BACA JUGA: Letjen Dudung Punya Maksud Baik, Tamliha: Jangan Bicara kalau Bukan Ahlinya
"Semestinya konflik pendapat tidak boleh menyebabkan konflik person," ujarnya.
Tamliha lalu teringat dengan pesan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Subhan usai eks Wasekjen PPP itu dicopot dari kursi Wakil Ketua Komisi V.
Menurutnya, pesan itu berbunyi bahwa demokrasi dibunuh oleh orang-orang yang mengaku dan dengan cara seolah-olah demokratis.
"Ini yang terjadi hari ini dalam tubuh partai saya, PPP," ujar Tamliha.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi atau Awiek angkat bicara soal pergantian kursi pimpinan Komisi V fraksi partainya dari Syaifullah Tamliha kepada Muhammad Iqbal.
Awiek mengatakan pergantian itu hal biasa dan memberi kesempatan semua anggota fraksi PPP bisa menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD)
"Dalam rangka tour of duty, kami memberikan kesempatan yang sama kepada anggota Fraksi PPP berbagi pengalaman untuk bisa memimpin alat kelengkapan di DPR," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).
Awiek menyebut pergantian pimpinan Komisi V dari Fraksi PPP bukan disebabkan sikap keras Tamliha atas hasil mukernas.
Diketahui, Tamliha sempat menuding hasil Mukernas PPP ilegal. Sebab, undangan menggelar forum itu saja tidak ditandatangani ketum dan sekjen partai.
"Sama sekali enggak ada hubungannya, karena itu tupoksi di DPP. Ini, kan, tupoksi di fraksi. Ya, penyegaran saja," ujar dia. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Aristo Setiawan