jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite III DPD RI Tamsil Linrung mendesak pemerintah melakukan audit atas dana haji setelah dua kali pembatalan keberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci. Langkah ini penting untuk menjawab isu liar keberadaan dana haji selama ini.
“Agar kita tidak perlu terlalu lama berdebat soal ini ada baiknya dana haji diaudit BPK atau auditor independen,” ujarnya di kanal YouTube Hersubeno Point, dipantau Kamis (10/6).
BACA JUGA: Pembatalan Haji Dinilai Tak Berdampak Bagi Penyedia Travel Perjalanan
Dikatakannya, isu dana haji dipakai untuk pembangunan infrastruktur muncul karena berawal dari pernyataan Presiden Jokowi.
Pada 2017, ketika Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dilantik, satu hari setelahnya Presiden Jokowi menyampaikan dana haji yang nilainya waktu itu Rp80-90 triliun tentu lebih baik digunakan membangun proyek-proyek pemerintah.
BACA JUGA: Haikal Hassan Mengaku Twit Soal Penyelewengan Dana Haji tidak Benar, Minta Maaf?
“Katanya selain bisa mempercepat pembangunan juga dipastikan dana-dana itu akan aman,” ujarnya mengutip pernyataan Jokowi.
Hal serupa, lanjutnya, juga disampaikan Wapres Ma’ruf Amin agar dana haji ini dipakai untuk infrastruktur. Alasannya, baik untuk mengakselerasi pembangunan yang direncanakan pemerintah, juga aman karena dijamin dan akan tetap dikontrol untuk investasi syariah.
BACA JUGA: Yandri Bantah Menantang Rizal Ramli dan Rocky Gerung Berdebat Soal Pembatalan Pemberangkatan Haji
“Cuma saya heran, kok sekarang narasinya sama. Ramai-ramai menyatakan dana haji itu aman dan tidak diinvestasikan di infrastruktur,” ujarnya.
Dia menduga, narasi seragam yang disuarakan pemerintah bahwa dana haji tidak diinvestasikan infrastruktur karena masyarakat akan tahu bahwa kebijakan itu tidak tepat. Banyak proyek-proyek infrastruktur yang gagal memberi manfaat sesuai dari yang direncanakan.
Anggota DPD perwakilan Sulawesi Selatan ini mencontohkan pembangunan Bandara Kertajati yang sekarang menjadi bengkel pesawat. Juga beberapa proyek lainnya yang setelah dihitung jauh dari nilai kemanfaatan seperti yang direncanakan pemerintah.
“Sehingga jangan salah bila ditambah dengan kegagalan keberangkatan haji ini masyarakat menduga kuat dana haji ini ditempatkan di sukuk jangka panjang yang tidak bisa ditarik secepatnya,” tegasnya.
Tamsil mengaku mendapatkan informasi dari BPKH yang menyatakan sekitar 65 persen dana haji ditempatkan di sukuk jangka panjang, sisanya di bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Diduga dana itu juga ditempatkan di sukuk negara agar aman.
“Jangankan dana haji, dana LPS saja ditempatkan di sukuk,” kata mantan anggota DPR RI Fraksi PKS ini.
Dia menjelaskan, dana sukuk artinya masuk ke APBN dan dicatat sebagai salah satu penerimaan negara bergabung dengan penerimaan-penerimaan lainnya baik dari pajak maupun bukan pajak. Karena sudah masuk APBN maka penggunaannya bisa di mana saja termasuk membiayai infrastruktur.
“Inilah makanya saya heran kenapa narasinya seragam tidak dipakai untuk itu (infrastruktur), seolah-olah itu hal terlarang," ucapnya.
Dia menduga karena melihat ada kegagalan di bidang infrastruktur sehingga muncul kekhawatirkan dana ini susah dicairkan karena sudah dipakai di sana (infrastruktur). (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad