jpnn.com - JAKARTA - Desakan publik kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencoret calon menteri yang bertanda kuning ataupun tanda merah dalam kabinetnya, menuai respon beragam.
Sekretaris Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti, Fahmi Habsyi menyatakan bahwa tanda kuning atau merah calon menteri dari KPK merupakan "warning" yang wajib diperhatikan sebagai bukti sayang KPK pada Jokowi-JK, karena harapan publik yang besar terhadap kabinet Jokowi-JK, tidak pupus di awal pemerintahan.
BACA JUGA: Ini Curhatan Putri Jokowi di Twitter Setelah Gagal CPNS
"Tanda kuning atau tanda merah kan hanya masalah waktu nasibnya. Sekarang kan tanda kuning kalau ada kasus korupsi nanti muncul menyeretnya kan jadi merah. Ada ratusan kasus korupsi libatkan anggota parlemen dan birokrasi SBY yang bisa menyeret siapapun di kemudian hari," kata Fahmi, Sabtu (25/10).
Fahmi melanjutkan, niat KPK sudah baik untuk mendengar respon publik agar tidak terulang lagi seperti kabinet era SBY yang beberapa menterinya mundur atau diganti di tengah jalan terlibat kasus korupsi.
BACA JUGA: KPK Dinilai Lamban Tangani Kasus Haji
Dia mengatakan, kompromi boleh-boleh saja dalam proses penyusunan kabinet. Menurutnya, memang dalam penyusunan kabinet tidak bisa memuaskan semua pihak. "Tapi bagaimanapun juga rakyat wajib dipuaskan karena itulah yang membuat Jokowi-JK menang dalam Pilpres 2014 lalu.
Kendati demikian, Fahmi berujar bahwa harus realistis karena karakter bangsa ini tidak suka mencegah masalah. "Tapi kita harus realistis bahwa karakter bangsa kita memang lebih suka menyelesaikan masalah ketika 'kejedot kepala' dibanding mencegah masalah sejak awal," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Aneh jika Nama Calon Menteri Dianggap Rahasia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minggu Sore, Perkenalan Menteri dengan Keluarga Sambil Minum Teh
Redaktur : Tim Redaksi