Tanggapi Gibran, Mahfud Ungkap soal Pertambangan Ilegal Dilindungi Aparat dan Pejabat

Minggu, 21 Januari 2024 – 21:30 WIB
Moh. Mahfud Md dan Gibran Rakabuming Raka bersalaman sebelum bersawala dalam Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam. Foto: Ricardo JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Cawapres bernomor urut 3 di Pilpres 2024 Moh. Mahfud MD mengungkapkan banyak pejabat dan aparat hukum menjadi penyokong atau backing pertambangan ilegal atau illegal mining.

Pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu menyampaikan hal tersebut dalam Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

BACA JUGA: Paparan di Debat Cawapres, Mahfud Langsung Sebut Food Estate Proyek Gagal

Dalam segmen kedua debat tersebut, cawapres bernomor urut 2 di Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka menyatakan sangat mudah menyelesaikan masalah sumber daya alam (SDA).

Menurut pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu, cara mengatasi persoalan SDA ialah dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan nakal.

BACA JUGA: Awali Debat, Gus Imin Singgung Penguasa 500 Ribu Hektare Tanah Negara & Food Estate Gagal

"Dari paslon Prabowo-Gibran simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut. Simpel," kata Gibran.

Mahfud pun merespons pernyataan Gibran. Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) itu menyodorkan catatannya tentang kegiatan tambang ilegal yang saat ini mencapai 2.500 titik.

BACA JUGA: Ganjar-Mahfud Kompak Berkemeja Hijau ala Pencinta Alam, Bahannya Ramah Lingkungan

Selain itu, ada persoalan lain, yakni deforestasi yang mencapai 12,5 juta hektare hutan dalam satu dekade terakhir.

"Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu sepuluh tahun," kata Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menambahkan rencana pencabutan IUP perusahaan nakal justru sering mengadapi masalah.

“Masalahnya, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan ditolak, sudah putusan MA (Mahkamah Agung, red),” kata Mahfud.

Mahaguru ilmu hukum itu menuturkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga punya temuan soal pertambangan ilegal.

“KPK seminggu lalu mengatakan pertambangan itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," ucap Mahfud dalam debat bertema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa tersebut.(ast/jpnn.com)

Video Terpopuler Hari ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kampanye Perdana Ganjar-Mahfud di Bandung Catat Sejarah, Bimbo Hadir


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler