jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad menanggapi ide Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menginginkan Pilpres 2024 diikuti dua pasangan calon (paslon) saja.
Menurutnya, dari perspektif efisiensi proses penyelenggaraan pemilu, ide Hasto bagus dan positif. Sebab, proses pemilu berlangsung hanya satu tahap, jangka waktunya lebih pendek, menghemat biaya, dan sumber daya penyelenggaraan.
BACA JUGA: Jika PDIP Tak Usung Ganjar di Pilpres 2024, Pengamat: Tak Berisiko
Namun, lanjut dia, dari aspek inklusivitas peluang para elite yang potensial maju dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, berpotensi tidak diajukan oleh parpol sebagai capres.
“Ide tersebut berdampak negatif ke mereka,” tegas Nyarwi, Minggu (30/5).
BACA JUGA: Ada yang Berharap Anies Baswedan Berpasangan dengan Mahyeldi Ansharullah di Pilpres 2024
Menurut Nyarwi, bukan bukan tidak mungkin panggung pilpres nantinya hanya menjadi ruang kompetisi untuk segelintir elite yang berkuasa di parpol.
Selain itu, lanjut dia, kalangan tertentu yang mendapatkan dukungan kuat, serta memiliki kedekatan personal dengan elite-elite kunci di parpol.
BACA JUGA: Ada Partai yang Tak Mau Berkoalisi dengan PKS, Begini Respons Akhmad Syaikhu
Nyarwi menambahkan sebagaimana pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 lalu, pertarungan sengit antardua pasangan capres-cawapres membuka peluang menguatnya arus polarisasi politik, khususnya berbasis agama.
Menurutnya, dua pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024 sebenarnya tidak masalah, asal parpol atau koalisi parpol pengusung melakukan proses seleksi secara transparan, inklusif, dan demokratis dengan mengakomodasi pendapat publik.
“Hal ini misalnya bisa dilakukan dengan model konvensi,” katanya.
Bedanya, dia melanjutkan, model-model konvensi capres ini tidak dilakukan pada level organisasi parpol seperti yang pernah terjadi di Partai Golkar dalam Pilpres 2004 dan Partai Demokrat di Pilpres 2009 lalu.
“Namun, konvensi dilakukan oleh koalisi parpol yang hendak mengusung pasangan capres,” katanya.
Menurut dia, konvensi yang dilakukan oleh koalisi parpol perlu dilakukan dengan mengedepankan keenam hal.
Pertama, konvensi dilakukan tidak ditujukan untuk menutup peluang publik atau masyarakat atau pemilih mendapatkan sosok pasangan terbaik yang diinginkan dalam Pilpres 2024.
Kedua, proses seleksi dalam konvensi dilakukan berbasis indikator-indikator tertentu.
Misalnya, tingkat kecocokan antara orientasi ideologi personal kandidat dengan parpol.
Kemudian, potensi kontribusi kandidat mewujudkan cita-cita ideologi dan kebijakan-kebijakan publik yang menjadi prioritas parpol, dan lain sebagainya.
“Indikator-indikator tersebut juga perlu diketahui oleh publik secara luas,” jelasnya.
Ketiga, setiap tahapan yang dijalankan dalam konvensi tersebut juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Keempat, konvensi tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan dinamika pendapat publik, khususnya terkait dengan profil personal, karakter, dan kapasitas pasangan yang berpartisipasi.
Kelima, lanjut Nyarwi, mekanisme konvensi capres cawapres dilakukan dengan berbasis pada prinsip-prinsip demokratis dan mengedepankan inklusivita.
“Sehingga memberikan peluang pada semua kader parpol yang potensial ataupun publik figur yang memiliki track record dan kinerja yang bagus dalam kepemimpinan organisasi, khususnya di lembaga negara/pemerintahan, untuk maju dan memenangkan konvensi,” katanya.
Keenam, konvensi tersebut diarahkan untuk memilih para kandidat capres dan cawapres terbaik yang memiliki profil personal, karakter, integritas, dan kompetensi yang bagus dan pengalaman yang memadai dalam mengelola pemerintahan.
“Serta memiliki basis ideologis dan elektoral yang luas dan inklusif, agar dapat diterima di berbagai kalangan ketika kelak dia terpilih setelah pilpres dilakukan,” pungkas Nyarwi. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy