jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PKS Mustafa Kamal berharap Kabinet Indonesia Maju memiliki kekompakan menyikapi kasus Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna yang diklaim Tiongkok.
Hal ini disampaikan Mustafa saat dimintai tanggapan atas sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang dianggap publik tak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Kenapa di Sini Hadir Bakamla dan Angkatan Laut?
"Kami berharap kepada seluruh kementerian di kabinet Pak Jokowi - Maruf sekarang ini, pertama tentu saja kompak ya," ujar Mustafa di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/10)
Kalau sudah terkait dengan kedaulatan NKRI, lanjut Mustafa, partai oposisi sekalipun harus bersatu untuk membela kepentingan bangsa dan negara.
BACA JUGA: Baranusa Lontarkan Kritik Keras ke Pemerintahan Jokowi
"Bahkan tidak ada istilah opisisi, semua milik seluruh bangsa Indonesia, seluruh partai politik harus kompak. Apalagi menteri di kabinet Pak Jokowi harus kompak, satu suara. Nah itu yang paling penting itu," tutur pria kelahiran Jakarta ini.
Terkait pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsatr Panjaitan yang khawatir sikap reaktif menghadapi Tiongkok dapat mengganggu investasi, Mustafa meminta supaya para pembantu presiden mendiskusikannya secara internal bukan di ruang publik.
BACA JUGA: BNPB Meyakini Bakal ada Bencana Besar, Siapkan Bekal
"Diskusi itu silakan di dalam kabinet, jangan di publik. Nah, masyarakat harus mendapatkan payung yang meneduhkan dan rasa aman terhadap ancaman dari negara lain, begitu. Itu harus disuarakan oleh pemerintah secara kompak. Jangan menteri-menteri itu berdiskusi di ruang publik," jelasnya.
Mustafa menambahkan, meskipun pernyataan para menteri itu kelihatan tidak terlalu berbeda, tetapi ketika penekanannya tak sama maka makna yang ditangkap publik juga bisa berbeda-beda.
"Tekanannya berbeda saja sudah banyak tafsir, kan. Nah saya kira ini harus hati-hati lah. (Beri pernyataan) terkait kedaulatan NKRI itu hati-hati, harus kompak seluruhnya. Kalau perlu opisisi tidak usah ada kalau soal NKRI. NKRI itu milik kita semua dan bersama-sama," tandas Mustafa.
Menhan Prabowo Subianto pada Jumat (3/1) mengatakan, pemerintah akan mencari solusi terbaik atas masalah tersebut.
"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China (Tiongkok) negara sahabat," katanya.
Prabowo berharap masalah tersebut tidak mengganggu hubungan ekonomi di antara kedua negara.
"Kita cool saja, kita santai kok," imbuh Prabowo. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam