BATAM - Rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di Pulau Tanjungsauh, Batam diperkirakan membutuhkan dana investasi hampir Rp7 triliun. Menurut Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, dana itu untuk keperluan pembangunan fisik sekitar Rp4 triliun dan pengadaan peralatan sekitar Rp3 triliun.
Namun demikian, PT Pelindo II menurut Lino belum dapat mewujudkannya sebelum kejelasan status lahan Pulau Tanjungsauh masuk kawasan Free Trade Zone (FTZ). Pelindo II sendiri menurut dia butuh waktu untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan transhipment peti kemas tersebut dalam waktu dua tahun dan bisa dimulai tahun depan. Lino juga mengklaim kapasitas tampung di pelabuhan ini capai 4 juta TEUs.
Hal ini dikemukakan Lino di sela-sela kunjungan kerja Komisi VI DPR RI dan Ketua BP Batam Mustofa Widjaya, Jumat (22/6). Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya berharap agar sebelum dibangun pelabuhan status lahan kawasan itu diperjelas terlebih dulu agar tidak menimbulkan masalah kemudian hari. Untuk anggaran, Airlangga berjanji akan membantu dalam pembahasan di DPR RI nantinya.
Komisi VI DPR RI juga meminta Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dan Badan Pengusahaan Batam agar segera mengajukan rancangan revisi peraturan pemerintah (PP) yang mengatur masuknya Pulau Tanjung Sauh ke Free Trade Zone Batam. Menurut Airlangga, mengungkapkan proyek pembangunan Pelabuhan Transhipment Peti Kemas Tanjung Sauh masih mengalami hambatan karena pulau itu ternyata belum masuk ke kawasan FTZ.
Sehingga rencana pembangunan senilai Rp7 triliun itu pun belum bisa dimulai. Selain itu, sampai saat ini tidak ada Jembatan penghubung antara Pulau Batam dan Pulau Tanjung Sauh.
Dengan target kapasitas di Tanjung Sauh mencapai 4 juta TEUs diharapkan pelabuhan transhipment ini dapat mengambil potensi lalu lintas kargo di Selat Malaka yang selama ini dikuasai Singapura dan Malaysia. "Agak lucu rasanya kalau kita punya wilayah luas di Selat Malaka tapi tidak menikmati kargo yang lalu lalang. Selama ini kargo di Selat Malaka dikuasai Singapura lebih dari 30 juta TEus, Malaysia sekitar 7 juta TEus, nah Indonesia masak bengong-bengong saja," katanya
Komisi VI juga berkesempatan meninjau lokasi pembangunan dermaga utara Terminal Batuampar dengan total biaya senilai Rp366 miliar. Proyek ini kata Direktur PTSP dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho rencananya akan selesai dalam tiga tahun dengan target menambah kapasitas peti kemas Terminal Batu Ampar sebanyak 600.000 TEUs.(spt/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bangun PG di Glenmore Rp 2 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi