"Jokowi harus menginstruksikan kepada PT MRT Jakarta agar melakukan kembali studi AMDAL. Jika tidak dilakukan studi baru, maka proyek ini (MRT) tak konsisten dengan kebijakan pemerintah, dan warga akan mempertanyakan komitmen Jokowi yang katanya akan mengakomodasi kepentingan warga," ujar Tigor, Minggu (5/5).
Tigor mengatakan, hingga saat ini studi AMDAL MRT yang baru belum juga disampaikan. Padahal, AMDAL terakhir dikeluarkan pada 2005 yang hanya berlaku tiga tahun, sebagai syarat saat Kementerian Keuangan akan mengajukan pinjaman megaproyek MRT ke Japan International Cooperation Agency (JICA).
Tanpa adanya AMDAL yang baru maka akan berimbas pada terpangkasnya keterlibatan warga dalam megaproyek transportasi massal berbasis rel tersebut. Padahal, Jokowi dalam banyak kesempatan mengaku akan melibatkan semua pihak, masyarakat (khususnya yang permukimannya akan dilalui jalur MRT), LSM, dan pakar transportasi untuk masuk dalam tim pengkaji pembangunan MRT. "Bagaimana mau terlibat, amdal (yang baru) saja belum ada kok," sindirnya.
Dijelaskan Tigor, pada 2 Mei 2013, Jokowi yang didampingi seluruh direksi dan jajaran komisaris PT MRT Jakarta sudah meluncurkan pembangunan MRT di Bundaran Hotel Indonesia. Padahal, penolakan pembangunan MRT masih santer terdengar. Khususnya, untuk konsep jalan layang yang akan melintang dari Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja karena dinilai bakal merusak tata kota.
Sementara itu, saat ditanyai mengenai AMDAL MRT yang baru, Jokowi hanya menjawab singkat, yakni agar pertanyaan tersebut ditujukan ke pihak PT MRT Jakarta. Sayangnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami hingga saat ini belum pernah menjelaskan mengenai amdal baru MRT. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Terkesan Gertak Sambal
Redaktur : Tim Redaksi