jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengajukan satu nama calon Panglima TNI ke DPR. Nama tersebut adalah Jenderal Gatot Nurmantyo, yang saat ini masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat.
"Sudah terima suratnya. Hanya ada satu nama, Pak Gatot Nurmantyo, KSAD," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/).
BACA JUGA: DPR Ingatkan Jokowi Tak Buat Gaduh Pilih Panglima TNI
Surat itu diterima oleh DPR, sore ini. Dalam surat tersebut, Jokowi tidak menjelaskan alasan pemilihan Gatot menjadi calon panglima TNI. "Presiden tidak menjelaskan alasan, hanya prosedur," ujar Fahri.
Fahri meminta presiden menjelaskannya karena meski tidak ada pelanggaran UU, keputusan mengusulkan Gatot yang berasal dari Angkatan Darat melanggar konsensus yang sudah terbangun selama ini.
BACA JUGA: 57 Kabupaten di Indonesia Masih Rawan Pangan
"Atas namanya saya liat, saya liat kopinya sepintas. Pak Gatot Nurmantyo angkatan darat. Ini tren baru, dan tentu DPR berharap presiden menjelaskan ini. Memang ini tidak ada pelanggaran UU. Tapi ini merubah konsensus yang dibangun selama ini," kata Fahri, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/6).
Seharusnya lanjut Fahri, saat pergantian ini yang akan menjadi Panglima TNI adalah KSAU, Marsekal Agus Supriyatna.
BACA JUGA: Usai Temui Menteri Rini yang Lagi Ultah, Prabowo Langsung ke Toilet
Untuk itu politisi PKS ini tidak mau menuduh presiden memiliki motif politik di dalamnya. "Tapi yang kami harapkan presiden ada penjelasan lebih spesifik. Misalnya kalo presiden bilang hak prerogatif, ya itu biasa saja. Tapi bagaimanapun merubah kebiasaan itu harus ada satu penjelasan," imbuhnya.
Tubuh TNI menurutnya, tetap harus dijaga profesionalitas dan semangatnya. "TNI garda terdepan kita untuk menjaga garis pertahanan bangsa kita yang paling luar. Penjelasan presiden ini kita perlukan. Presiden tidak menjelaskan alasan, hanya menjelaskan prosedur. Pak Moeldoko sudah pensiun. Jadi perlu diganti," jelasnya.
Penjelasan Jokowi sebagai presiden menurut Fahri, penting demi menjaga suasana di tubuh TNI. Untuk itu surat Jokowi itu segera akan ditindaklanjuti. "Kami akan bawa ke Rapim, dari Rapim ke Bamus, lalu diputuskan bagaimana surat itu. Biasanya, Komisi I yang terkait untuk uji kelayakan dan kepatutan," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 4 Alasan Dana Aspirasi Wajib Dikaji Khusus
Redaktur : Tim Redaksi