jpnn.com - Dalam upaya mengatasi masalah gizi buruk yang masih menghantui banyak wilayah di Indonesia, pemerintah telah merancang sebuah program unggulan: makan bergizi gratis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (dalam Kompas.com 24/06/2024), mengumumkan bahwa program ini akan dimulai secara bertahap dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025.
BACA JUGA: Rumah Demokrasi: 69% Warga Bogor Menginginkan Makanan Bergizi Gratis
Sebuah langkah yang patut diapresiasi, namun tidak luput dari tantangan besar yang akan menanti.
Sri Mulyani menjelaskan, "Program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara bertahap, untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo-Gibrab) di tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025."
BACA JUGA: Sapa Ojol, Relawan Mas Gibran Berbagi Sembako dan Makanan Bergizi Gratis
Penjelasan tersebut menandakan sebuah komitmen kuat dari pemerintah guna memperbaiki kondisi gizi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan kelompok rentan.
Dalam melaksanakan program makan gratis bertahap, perlu antisipasi terukur sehingga dapat menghasilkan target yang diharapkan.
BACA JUGA: Ideal Pendidikan: Kultivasi Individu dan Kebaikan Publik
Program ini tentu memiliki tujuan mulia, namun beberapa aspek perlu dikritisi dan diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan tingkat keberhasilan yang dicapai.
Pertama, efektivitas dan pengawasan perlu dilakukan pada saat program dijalankan.
Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan efektivitas program. Bagaimana program ini akan diimplementasikan agar anggaran yang besar tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Mekanisme yang jelas dan terukur dalam mengevaluasi keberhasilan program harus disiapkan sejak awal.
Selain itu, pengawasan menjadi kunci. Sistem pengawasan yang kuat dan transparan sangat diperlukan guna mencegah penyalahgunaan dana.
Laporan rutin dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dapat menjadi solusi agar program ini berjalan sesuai rencana.
Kedua, infrastruktur dan distribusi sungguh dirancang dan dipersiapkan dengan baik. Infrastruktur di banyak daerah terpencil masih menjadi tantangan besar.
Apakah pemerintah sudah siap dengan infrastruktur pendukung yang memadai untuk distribusi makanan bergizi ini? Tantangan logistik perlu diantisipasi dengan baik.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting. Pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program ini untuk memastikan bahwa bantuan makanan bergizi benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Ketiga, sumber dana dan defisit anggaran perlu dikaji secara mendalam. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, dari mana sumber pendanaannya?
Apakah akan ada peningkatan pendapatan negara atau pengurangan di pos anggaran lainnya?
Sri Mulyani menyebut bahwa angka tersebut sudah masuk dalam hitungan defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen.
Bagaimana rencana pemerintah untuk mengelola defisit ini agar tidak membebani perekonomian negara di masa mendatang.
Untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis, ada beberapa pertimbangan konkret yang perlu diperhatikan.
Pertama, pentingnya penyusunan program secara detail dan terukur. Identifikasi jelas siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat program ini, mulai dari anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia.
Setelah itu, tentukan jadwal implementasi yang realistis dan terukur untuk setiap tahap pelaksanaan program, sehingga semua tahapan dapat dilakukan dengan tepat waktu dan efisien.
Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM sangat krusial untuk dilakukan. Melibatkan sektor swasta dan LSM berpengalaman dalam distribusi makanan dan program kesehatan akan meningkatkan efektivitas program tersebut.
Perusahaan-perusahaan dapat didorong berpartisipasi melalui program CSR mereka, yang tidak hanya mendukung pendanaan tetapi juga pelaksanaan program secara keseluruhan.
Kerja sama ini memastikan distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara lebih luas dan tepat sasaran.
Terakhir, pelatihan dan edukasi juga menjadi kunci sukses program makan bergizi gratis. Pelatihan kepada staf di tingkat pusat dan daerah akan memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan program.
Selain itu, kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan manfaat program ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka.
Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile untuk memantau distribusi dan penerimaan makanan bergizi serta pengembangan produk makanan bergizi yang mudah didistribusikan dan dikonsumsi juga perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran program ini.
Sebagai catatan akhir program makan bergizi gratis ini adalah langkah besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, program ini memiliki potensi mengatasi masalah gizi buruk yang telah lama menjadi momok.
Akan tetapi, tanpa perhatian serius terhadap tantangan-tantangan yang ada, tujuan mulia ini bisa saja terhambat.
Mari kita dukung dan awasi bersama agar program ini benar-benar membawa perubahan yang diharapkan.(***)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari