jpnn.com, JAKARTA - Oleh: Founder IndoSterling Capital William Henley
BACA JUGA: Presiden Jokowi Beber Hubungannya dengan Anies Baswedan
Badan Pusat Statistik (BPS) mengabarkan berita gembira terkait realisasi inflasi yang merupakan salah satu indikator makroekonomi sepanjang 2018.
BPS melaporkan indeks harga konsumen (IHK) selama Desember 2018 sebesar 0,62 persen.
BACA JUGA: Tahun Politik, Menteri Siti Peringatkan PNS tak Main-Main
Dengan demikian, inflasi pada periode Januari-Desember 2018 mencapai 3,13 persen.
Pengumuman BPS membuat para pemangku kepentingan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, semringah. Mengapa demikian?
BACA JUGA: Buwas: Jangan Kaitkan Ini dengan Politik
Sebab, tingkat inflasi tahun lalu lebih rendah dibandingkan target dalam APBN 2018, yaitu 3,5 persen.
Target itu juga lebih rendah daripada tingkat inflasi 2017 yang tercatat 3,61 persen. Inflasi 2018 juga masih berada dalam rentang proyeksi Bank Indonesia (BI), yakni 2,5 -4,5 persen atau 3,5 plus minus satu persen.
Memasuki tahun 2019 yang disebut juga sebagai tahun Babi Tanah, bagaimana realisasi inflasi pada pengujung tahun?
Akankah kembali di bawah target APBN yang pada tahun ini ditetapkan 3,5 persen?
Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam makroekonomi. Kenapa demikian? Sebab, inflasi menjadi gambaran kenaikan harga barang dan jasa secara umum.
Lawan dari inflasi adalah deflasi alias penurunan harga juga secara umum.
Apabila kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua barang, maka tidak dapat disebut inflasi.
Lain halnya bila kenaikan itu meluas sehingga mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Itulah inflasi.
Inflasi teramat krusial untuk dijaga. Sebab, inflasi berkaitan erat dengan elemen ekonomi lainnya.
Beberapa elemen yang dipengaruhi inflasi, misalnya, pertumbuhan ekonomi dan suku bunga acuan bank sentral.
Khusus untuk pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali menjadi keharusan. Pasalnya, inflasi menentukan konsumsi rumah tangga, dalam konteks ini daya beli masyarakat. Semakin rendah inflasi, maka konsumsi dan daya beli aman.
Seperti diketahui, tahun 2019 adalah tahun politik. Ada pemilihan umum legislatif (DPD/DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota) dan Pemilihan Presiden 2019-2024.
Pemilu merupakan salah satu faktor pembatas pertumbuhan ekonomi tahun ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia bahkan menyebut ekonomi RI 2019 hanya tumbuh 5,2 persen.
Dengan demikian, inflasi yang terjaga dapat membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga terjaga.
Konsumsi adalah komponen utama dalam struktur produk domestik bruto (PDB). Jika semua terkendali, target inflasi 3,5 persen dan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dapat digapai.
Kendati demikian, dalam mengejar target inflasi 2019, ada sejumlah catatan penting yang patut menjadi perhatian.
Pertama, dari sisi kelompok bakan makanan. Beras yang merupakan komoditas andalan masyarakat Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan harga.
Harga beras medium di beberapa daerah pun mengalami kenaikan.
BPS mencatat rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan per Desember 2018 sebesar Rp 9.798 per kg atau naik sebesar 2,03 persen.
Harga itu lebih tinggi dibandingkan harga eceran yang ditetapkan Kementerian Perdagangan, yaitu Rp 9.450 per kg.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat (4/1), secara spesifik memantau harga komoditas itu.
Maklum, harga beras yang meningkat juga dapat berpotensi mengerek jumlah penduduk miskin dalam jangka menengah panjang.
Dalam mengendalikan harga beras, pemerintah tak perlu sungkan melakukan importasi.
Walau ada risiko dikritik sejumlah kalangan. Kalau memang stok tak memadai lantaran panen belum merata, untuk apa bertahan?
Operasi pasar di daerah-daerah yang memperlihatkan tren kenaikan harus digencarkan. Jangan biarkan harga terus meroket.
Sinergi Bulog dan Kementerian Perdagangan merupakan keniscayaan sehingga tak ada keluhan dari masyarakat.
Kedua, penurunan harga minyak dunia belakangan karena beragam faktor tentu menjadi berkah.
Meski pendapatan negara menurun, tetapi nilai impor minyak lebih murah sehingga defisit dagang sekaligus defisit transaksi berjalan dapat ditekan. Muaranya adalah nilai tukar yang stabil.
Tahun depan, pemerintah menargetkan rupiah dalam APBN Rp 15.000 per dolar AS.
Akan tetapi, melihat kecenderungan terkini, rupiah berpotensi menembus level Rp 14.000 per dolar AS.
Nilai tukar yang rendah tentu mengurangi risiko imported inflation. Di titik ini, sikap dan kebijakan moneter Bank Indonesia di era kepemimpinan Perry Warjiyo yaitu ahead the curve, front loading, dan preemptive, harus dipertahankan. Dengan begitu, kestabilan rupiah dapat terwujud.
Faktor ketiga yang tidak kalah adalah peran tim pengendali inflasi daerah (TPID). Harus diakui, keberhasilan pemerintahan Jokowi menekan inflasi 2018 hingga di bawah target APBN tidak lepas dari andil TPID.
Soliditas dan sinergi di TPID pusat dan daerah harus diperkuat. Apalagi di tahun politik yang mana berpengaruh kepada fokus para kepala daerah yang masuk ke dalam tim.
Selama kepemimpinan kuat, maka potensi-potensi lonjakan harga pemicu inflasi akan terbendung. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR Yakin Kondisi Politik Stabil
Redaktur & Reporter : Ragil