jpnn.com - jpnn.com - Presiden Joko Widodo menilai, perkuliahan di kampus-kampus dan pendidikan vokasi di SMK belum mampu menjawab kebutuhan yang ada saat ini.
Dia menantang universitas dan SMK untuk membuka cabang keilmuan baru di luar yang sudah ada pada saat ini.
BACA JUGA: Luhut Temui Maruf, Jokowi: Nanti Siang Baru Lapor
Hal itu dia sampaikan saat membuka konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) di Jakarta Convention Center kemarin (2/2).
Jokowi menuturkan, SMK di Indonesia saat ini sudah sangat tertinggal. Dari sisi peralatan, SMK sudah ketinggalan bahkan 20 tahun.
BACA JUGA: DPD RI: Ketimpangan Ini Begitu Jauh
Sementara, guru-guru SMK juga sangat terbatas yang benar-benar pelatih. Kebanyakan malah guru-guru normatif sebagaimana di SMA.
Karena itu, Jokowi meminta universitas-universitas eks IKIP agar menyiapkan SDM-SDM yang mumpuni untuk mengajar di SMK. Tidak lagi menyiapkan guru normatif, melainkan sudah guru pelatih.
BACA JUGA: Pilihan Mapel UN tak Terkait Prodi Perguruan Tinggi
Mengingat, mayoritas kurikulum SMK diaplikasikan dengan cara praktik. ’’Mestinya 70-80 persen adalah guru-guru pelatih,’’ terangnya.
Selain guru, yang juga menjadi perhatian adalah pilihan jurusan. Jokowi menyebut, sejak dia kecil sampai saat ini, jurusan yang populer di SMK tidak jauh-jauh dari mesin, bangunan, atau jurusan listrik.
’’Mestinya jurusna itu mengenai jaringan IT, membuat video blog, atau animasi yang saat ini sedang in,’’ lanjutnya.
Konsidi nyaris serupa terjadi di level universitas. Harus ada perubahan pada universitas untuk menjawab kebutuhan saai ini.
’’Kenapa tidak ada jurusan logistik, retail, atau toko online,’’ keluh Jokowi.
Dia menantang Universitas untuk bisa membuat cabang keilmuan baru. Bahkan, bila perlu, bisa juga Universitas membuka jurusan yang mempelajari radikalisme dan terorisme.
Menurut Jokowi, tantangan itu menjadi pekerjaan rumah bagi universitas. Sebab, tugas universitas ke depan adalah mengingatkan pemerintah soal berbagai potensi ancaman.
Misalnya, ancaman toko online yang akan menggerus pasar tradisional maupun warung-warung kelontong.
Menristekdikti Muhammad Nasir menuturkan untuk menghadapi tantangan masa depan, memang dibutuhkan perubahan jurusan-jurusan di perguruan tinggi.
Untuk itu Kemenristekdikti mulai saat ini memberlakukan moratorium pembukaan universitas baru dan jurusan-jurusan non eksakta.
’’Kami dorong jurusan-jurusan baru itu di bidang STEM (science, technology, engineering, dan mathematics, red). Jurusan sosial kita moratorium dulu,’’ jelasnya.
Mantan rektor Undip Semarang itu juga menjelaskan perlu ada pemerataan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu Kemenristekdikti bakal menggalakkan lagi program detasering.
Program detasering ini adalah, kampus dengan kualitas bagus membantu atau membina kampus lain yang masih kecil.
Nasir menjelaskan program detasering pernah digulirkan pemerintah, namun berhenti di tengah jalan.
Terkait dengan urusan anggaran pendidikan, Nasir menjelaskan total anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 416 triliun.
Sebanyak Rp 275 triliun masuk dalam anggaran yang ditransfer ke daerah. ’’Sementara porsi Kemenristekdikti tahun ini Rp 39,7 triliun,’’ jelasnya.
Porsi paling banyak masih untuk bidang pendidikan tinggi. Sementara untuk riset dan teknologi dipatok Rp 1 triliun. (byu/wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Mutlak
Redaktur : Tim Redaksi