jpnn.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara berkomitmen menyelesaikan masalah transmigrasi yang menjadi prioritas sebagai salah satu target 100 hari kerja.
Inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di seluruh Indonesia merupakan salah satu kegiatan strategis yang diprioritaskan.
BACA JUGA: Viva Yoga Ditunjuk jadi Wakil Menteri Transmigrasi di Kabinet Prabowo-Gibran
“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan revitalisasi Kawasan yang belum dimanfaatkan optimal," kata Mentrans Iftitah Sulaiman dalam keterangannya, Selasa (22/10).
Mentrans Iftitah Sulaiman menyebutkan ada 3,1 juta hektare HPL atau Hak Pengelolaan Lahan yang sudah diberikan kepada para transmigran dalam SHM (Surat Hak Milik).
BACA JUGA: Jelang Rakor Transmigrasi 2024, Kemendes PDTT Imbau Pemda Tuntaskan RPJMN 2020-2024
"Nah sisanya berapa itu yang sedang kita kejar, itu yang menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi itu yang harus kita kelola dan pertanggungjawabkan pada negara dengan baik,” ujarnya.
Untuk mewujudkan revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai bagian penting dalam optimalisasi lahan HPL, Mentrans Iftitah mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal.
Hal ini dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki meskipun dengan anggaran terbatas.
Menurutnya, jumlah anggaran bukan satu-satunya penentu keberhasilan dalam mewujudkan visi misi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi.
Lebih dari itu, kata Mentrans Iftitah, kementerian atau lembaga dapat melakukan langkah strategis dengan menggandeng pihak terkait serta terus meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki.
Dengan demikian, menurut Mentrans Iftitaf, 8 persen pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo sebagaimana terucap pada pidato saat pelantikan akan terwujud.
“Dengan anggaran kecil, kami tetap lakukan kerja-kerja terbaik dan kita tingkatkan ekonomi dan visi besar beliau,” tegas Mentrans Iftitah.
Mentrans Iftitah juga sudah menyampaikan kepada jajarannya agar jangan pernah mengeluh soal anggaran lantaran telah diberi bekal ilmu dan sebagainya.
"Sumber daya yang dimiliki transmigrasi nanti kita kerjasamakan dengan sumber daya yang tidak mengeluh pada anggaran. Kita sampaikan ke Pak Dirjen dan jajaran kita ubah mindset kita. Jadi, jangan begini (meminta) pada negara, tetapi pemerintah itu kan tidak hanya memerintah tapi juga mengelola. Kita kelola sumber daya kita agar nanti dipercaya juga dari presiden,” pungkas Mentrans Iftitah.
Sekadar informasi, jumlah anggaran Kementerian Transmigrasi pada 2025 diperkirakan hanya sebesar Rp 92 miliar.
Angka ini terbilang kecil, karena luasan kawasan transmigrasi yang ada berikut dengan potensi dan tantangan yang ada di dalamnya.
Angka tersebut juga jauh dari anggaran Kementerian Transmigrasi pada era Presiden Soeharto yang saat itu mencapai Rp 5,4 triliun. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi