jpnn.com - JAKARTA - Memasuki peringatan Hari Pangan se-dunia yang dilaksanakan sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia 16 Oktober 1996 lalu, tercatat target mengurangi jumlah kelaparan dunia hingga saat ini belum juga tercapai.
Bahkan menurut Pelapor Khusus Hak Atas Pangan Dewan HAM PBB, krisis pangan dewasa ini justru menciptakan diskriminasi terhadap petani dan penduduk yang bekerja di pedesaan. Sehingga, Dewan HAM PBB merekomendasikan perlunya deklarasi hak petani dan penduduk yang bekerja di pedesaan.
BACA JUGA: SBY Tinggalkan Beberapa Koleksi Lukisan untuk Jokowi
"Di Indonesia, peringatan hari pangan tahun ini justru ditandai dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Pangan serta UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kurang memiliki kesadaran agraria, oleh DPR periode lalu di akhir masa bakti mereka," ujar Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, di Jakarta, Kamis (16/10).
Selain itu, sejarah perkebunan yang dimulai sejak era kolonialisme, menurut Gunawan juga telah melahirkan konflik agraria dan dualisme ekonomi pertanian, yaitu perusahaan perkebunan yang padat modal dan pertanian rakyat yang subsisten atau hanya cukup buat hidup.
BACA JUGA: Romy: Saatnya PPP Berkuasa
"Karena itu UU Perkebunan seharusnya memberikan solusi bagi konflik agraria di perkebunan dan mengakhiri ketimpangan kepemilikan tanah, serta menjaga desa tetap menjadi pertahanan bagi lahan abadi pertanian pangan berkelanjutan yang berbasis pertanian keluarga skala kecil," katanya.
Menurut Gunawan, jika dalam kawasan perdesaan terjadi budidaya tanaman monokultur dalam skala luas, misalnya penanaman sawit hingga ke pekarangan-pekarangan rumah, akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan ketiadaan produksi tanaman pangan. Sehingga akan mengganggu cadangan pangan di pedesaan.
BACA JUGA: Bersaksi untuk Artha Meris, Rudi Sebut Deviardi Penghianat
"Kini saatnya Indonesia memulai reforma agraria dan penciptaan kedaulatan pangan di level nasional dan mendorong tata dunia baru untuk mengakhiri perampasan tanah secara global dengan dalih krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi dan pemanasan global," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY: Tinggal Tiga Hari, Kerjaan Numpuk
Redaktur : Tim Redaksi