JAKARTA - Tarik ulur pembahasan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-Perubahan 2013 masih alot. Pemerintah dan Komisi XI DPR masih ngotot dengan pendirian masing-masing.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah berketetapan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2013 harus direvisi dari 6,8 persen menjadi 6,2 persen. "Ini angka yang paling realistis," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (28/5).
Menurut Chatib, angka 6,2 persen disusun berdasar realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2013 yang hanya 6,02 persen. Sehingga, untuk mencapai target pertumbuhan rata-rata 6,2 persen sepanjang 2013, maka pada triwulan-triwulan berikutnya, pemerintah harus mengejar pertumbuhan ekonomi 6,3 - 6,4 persen. "Itu saja tidak mudah, mengingat kondisi global yang masih lesu," katanya.
Saat ini, Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR memang tengah membahas asumsi makro RAPBN-Perubahan 2013. Poin yang paling alot didiskusikan adalah target pertumbuhan ekonomi.
Sebenarnya, asumsi makro ditargetkan selesai dalam rapat kerja Senin lalu yang berlangsung hingga pukul 23.30 WIB, namun masih buntu. Pembahasan lantas dilanjutkan kemarin mulai pukul 14.00, namun hingga berita ini ditulis pukul 21.00, pemerintah dan DPR belum juga menemukan kata sepakat terkait target pertumbuhan ekonomi.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie S. mengatakan, fraksinya menilai bahwa pemerintah harus mematok target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. "Kalkulasi kami, mestinya pertumbuhan ekonomi bisa sampai 6,5 persen," katanya.
Beberapa anggota Komisi XI DPR lain juga masih ngotot agar pemerintah menaikkan target pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, pemerintah harus bisa mengoptimalkan penyerapan belanja Kementerian/Lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kalau menurut saya, minimal bisa ke 6,4 persen," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menyebut, pendirian kedua pihak memang sulit untuk disatukan. Karena itu, dia menawarkan agar pemerintah berkompromi untuk menaikkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 6,3 persen, demikian pula anggota Komisi XI DPR agar menurunkan tuntutan target ke level 6,3 persen. "Ini opsi jalan tengah," ujarnya.
Namun, opsi tersebut juga tidak bisa terlaksana karena pemerintah tetap menginginkan target 6,2 persen, demikian pula para anggota Komisi XI DPR yang meminta target lebih tinggi. Pembahasan pun kembali menemui jalan buntu.
Tadi malam, pemerintah dan DPR akhirnya menge-drop pembahasan asumsi target pertumbuhan ekonomi dan bergeser ke asumsi lain. Hingga pukul 21.30, asumsi makro yang sudah disetujui adalah nilai tukar Rupiah 9.600 per USD dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan sebesar 5,0 persen. Adapun asumsi inflasi yang diproyeksi pemerintah sebesar 7,2 persen, masih belum disetujui. (owi)
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah berketetapan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2013 harus direvisi dari 6,8 persen menjadi 6,2 persen. "Ini angka yang paling realistis," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (28/5).
Menurut Chatib, angka 6,2 persen disusun berdasar realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2013 yang hanya 6,02 persen. Sehingga, untuk mencapai target pertumbuhan rata-rata 6,2 persen sepanjang 2013, maka pada triwulan-triwulan berikutnya, pemerintah harus mengejar pertumbuhan ekonomi 6,3 - 6,4 persen. "Itu saja tidak mudah, mengingat kondisi global yang masih lesu," katanya.
Saat ini, Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR memang tengah membahas asumsi makro RAPBN-Perubahan 2013. Poin yang paling alot didiskusikan adalah target pertumbuhan ekonomi.
Sebenarnya, asumsi makro ditargetkan selesai dalam rapat kerja Senin lalu yang berlangsung hingga pukul 23.30 WIB, namun masih buntu. Pembahasan lantas dilanjutkan kemarin mulai pukul 14.00, namun hingga berita ini ditulis pukul 21.00, pemerintah dan DPR belum juga menemukan kata sepakat terkait target pertumbuhan ekonomi.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie S. mengatakan, fraksinya menilai bahwa pemerintah harus mematok target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. "Kalkulasi kami, mestinya pertumbuhan ekonomi bisa sampai 6,5 persen," katanya.
Beberapa anggota Komisi XI DPR lain juga masih ngotot agar pemerintah menaikkan target pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, pemerintah harus bisa mengoptimalkan penyerapan belanja Kementerian/Lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kalau menurut saya, minimal bisa ke 6,4 persen," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menyebut, pendirian kedua pihak memang sulit untuk disatukan. Karena itu, dia menawarkan agar pemerintah berkompromi untuk menaikkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 6,3 persen, demikian pula anggota Komisi XI DPR agar menurunkan tuntutan target ke level 6,3 persen. "Ini opsi jalan tengah," ujarnya.
Namun, opsi tersebut juga tidak bisa terlaksana karena pemerintah tetap menginginkan target 6,2 persen, demikian pula para anggota Komisi XI DPR yang meminta target lebih tinggi. Pembahasan pun kembali menemui jalan buntu.
Tadi malam, pemerintah dan DPR akhirnya menge-drop pembahasan asumsi target pertumbuhan ekonomi dan bergeser ke asumsi lain. Hingga pukul 21.30, asumsi makro yang sudah disetujui adalah nilai tukar Rupiah 9.600 per USD dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan sebesar 5,0 persen. Adapun asumsi inflasi yang diproyeksi pemerintah sebesar 7,2 persen, masih belum disetujui. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga BBM Naik, Beban Petani Makin Berat
Redaktur : Tim Redaksi