jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah masih mencari opsi terbaik untuk menurunkan tarif tol Trans Jawa. Salah satu yang mengemuka dalam rapat terbatas para menteri dan presiden, Rabu (13/2) ialah menurunkan tarif kendaraan golongan I.
Langkah itu dilakukan untuk menarik lebih banyak mobil pribadi masuk tol.
BACA JUGA: Pak Basuki Bantah Tarif Tol di Indonesia Paling Mahal di Asia Tenggara
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yakin tarif bukan satu-satunya kendala yang membuat kendaraan logistik enggan masuk tol.
Sebab, pemerintah sudah berusaha sebaik-baiknya untuk meringankan tarif. Mulai penyederhanaan golongan sampai diskon untuk kendaraan golongan IV dan V.
BACA JUGA: Jubir BPN Sebut Tarif Tol di Indonesia Paling Mahal di Asia Tenggara
“Namun, tetap saja (truk, Red) tidak mau masuk tol. Jadi, ada sisi sosialnya juga,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, dalam rapat itu muncul ide menurunkan tarif kendaraan golongan I.
BACA JUGA: Lewat Tol Trans Jawa, Biaya Perjalanan Tambah Hingga Rp 1,8 Juta
Akan tetapi, setelah diteliti, para pengguna mobil pribadi tidak berkeberatan dengan tarif yang berlaku.
Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk menempuh perjalanan darat lewat tol masih lebih murah jika dibandingkan dengan naik pesawat.
Terutama jika mobil yang dipakai bepergian berisi lebih dari satu penumpang. Satu mobil yang berisi lima orang, misalnya.
Untuk perjalanan dari Jakarta ke Surabaya via tol, biaya yang dikeluarkan berkisar Rp 700 ribu.
Angka itu lebih murah daripada naik kereta api (KA) atau pesawat. Celah itu, menurut Basuki, bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tarif kendaraan golongan I.
Tujuannya, menarik sebanyak-banyaknya pengguna kendaraan pribadi masuk tol.
Menurut Basuki, badan usaha jalan tol (BUJT) nanti bisa berhitung. Misalnya, ada tarif Rp 10 ribu untuk setiap mobil, kemudian yang masuk tol lima mobil. Penghasilan yang didapat BUJT adalah Rp 50 ribu.
’’Kenapa tidak diturunkan jadi Rp 5 ribu per mobil untuk menarik sepuluh mobil masuk? Penghasilan sama, Rp 50 ribu. Cuma, jalan tol jadi kelihatan lebih ramai,” ujar Basuki.
Sementara itu, opsi lain adalah subsidi APBN. Menurut Basuki, presiden sudah memerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mempelajari opsi tersebut.
Menurut perhitungan, jika negara harus menyubsidi tarif kendaraan logistik sampai turun menjadi tarif golongan I (Rp 700 per kilometer), beban APBN 2019 untuk subsidi jalan tol adalah Rp 380 miliar.
Sebagai regulator, kata Basuki, dirinya bertugas melindungi konsumen. Artinya, tarif tol tidak boleh terlalu mahal.
Namun, di sisi lain, dia juga mesti memperhatikan investor swasta yang telah ’’bertaruh” dengan menanamkan modal.
’’Ada perjanjian investasi. Kalau seperti jalan tol Suramadu, bisa diputuskan langsung karena murni APBN. Nggak ada investasi,” ujar Basuki.
Meski demikian, Basuki mengungkapkan bahwa tol Trans Jawa masih dalam proses. Jalan tol tidak bisa tiba-tiba ramai.
Dia mencontohkan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang dulu juga sepi, tetapi sekarang malah sudah macet.
’’Jadi, perilaku konsumen jalan tol ini belum terlihat. Baru euforia. Setelah gratis, dikasih tarif kaget,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, opsi lain yang paling potensial adalah menambah masa konsesi.
Namun, pihaknya belum memiliki angka perpanjangan masa konsesi yang bisa dilakukan. (tau/far/nis/c7/hep)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha Nilai Tarif Tol Trans Jawa Terlalu Mahal
Redaktur : Tim Redaksi