Taslim: Intervensi Politik Bikin SBY Peragu

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, HM Taslim mengatakan salah satu penyebab utama keraguan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menegakkan hukum di negeri ini justru karena kuatnya intervensi politik terhadap berbagai kasus hukum yang menimpa elit politik.

"Proses penegakan hukum di Indonesia sarat dengan intervensi elit politikPrilaku elit politik itu sangat dominan mempengaruhi presiden dalam mendorong tegaknya supremasi hukum di negeri yang berlandaskan hukum ini," kata Taslim, dalam dialog kenegaraan bertajuk Evaluasi Penegakan Hukum 2010 di Gedung DPD RI, Rabu (15/12)

BACA JUGA: Tiga Kejari Dianggap Prima soal Pelayanan

Diskusi juga menghadirkan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis dan pengamat hukum Jazuni.

Salah satu jalan untuk melakukan perubahan secara signifikan, lanjut politisi Partai PAN itu adalah menghapuskan kepentingan partai politik dalam konteks penegakkan hukumKalau itu tidak dilakukan, presiden akan tetap dalam posisi keraguan dan tidak akan punya keberanian untuk bersikap tegas.

Langkah lainnya yang juga perlu diakomodasi untuk penegakkan hukum, tambah anggota DPR asal Sumbar itu, adalah keberanian untuk merevolusi hukum.

"Jangan lagi bicara soal mereformasi bidang penegakan hukum

BACA JUGA: 218 Instansi Raih Piala Citra Pelayanan Publik

Tetapi bagaimana melakukan revolusi hukum“Ini (revolusi,red) yang lebih penting

BACA JUGA:

Jadi saya mengajak semua pihak untuk memikirkan ini,” ujarnya.

Kenapa revolusi? Karena gagalnya penegakan hukum selama ini disebabkan oleh kelakuan para elite di institusinya, dengan melakukan persekongkolan"Karena adanya persekongkolan atau konspirasi elit, tidak ada guna kita bicara soal penegakkan hukumKalau serius, kita harus melalukan revolusi hukum," tegasnya.

Sementara pimpinan DPD dari daerah pemilihan Sulteng, Laode Ida mengatakan pada tahun 2010 ini pemerintah tidak memiliki prestasi dalam penegakan hukum”Saya nilai tahun 2010 ini merupakan catatan hitam untuk periode pemerintahan SBY,” katanya.

Menurut Laode, pada masa saat ini penegakan hukum di Indonesia tidak lebih baik dari masa-masa sebelumnyaTahun 2010 boleh dikatakan tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan dibidang hukum ini.

“Padahal SBY sebagai pimpinan negara bisa bersikap tegas terhadap pondasi-pondasi penegakan hukumNamun, bila seperti ini saya pesimis penegakan hukum bisa ada perubahan,” ujar dia.

Bahkan tambah Laode, sudah bisa dipastikan pada tahun 2011 sampai 2014 nanti, penegakan hukum ini tidak akan ada perubahan“Itu prediksi saya,” ucap bekas aktivis itu lagi.

Sedangkan Margarito Kamis mengatakan, untuk menegakan hukum diperlukan kepemimpinan yang tegas“Dan Presiden kita tidak memiliki ketegasan iniPadahal presiden kita punya kekuatan politik, tetapi tidak bisa digunakanItu hanya terbatas kata-kataHarusnya dia langsung berbuat dengan cepatItu yang jadi kendala terbesar penegakkan hukum kita,” katanya.

Lebih lanjut, Margarito menyarankan agar Komisi III DPR tidak perlu menggelar rapat kerja dengan penegak hukum seperti kejakasaan dan polisi agar para penjahat sebenarnya terungkap.

“Biarkan yang busuk yang terjadi selama ini biar terlihatSiapa tahu bisa merangsek kita untuk radikal dan berbuat sesuatu,” tegas Margarito.

Sebaliknya, masih kata Margarito, tahun 2011 akan terjadi kegaduhan politik dan hukum”Kegaduhan yang luar biasaDalam penegakan hukum, akan tahu nanti siapa yang naik dan yang turunDalam tahun ini, akan masuk pertarungan riilTahun 2011 akan menjadi tahun yang cukup gaduh dalam politik,” imbuh Margarito(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polemik Jogja Alihkan Isu Century