JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali, I Wayan Sudirta menilai, wacana yang digulirkan pemerintah terkait gubernur Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) ditentukan lewat pemilihan, merupakan salah satu upaya pengalihan isu-isu besar yang memang dirancang oleh pemerintah.
"Apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Yogja, ini sebagai by design, untuk mengalihkan isu-isu besar dan strategis seperti penjualan saham IPO PT Krakatau Steel (KS), Garuda Indonesia (GIA), Century dan kasus-kasus besar yang mempurukkan citra pemerintah selama ini," kata Sudirta, dalam acara diskusi bertajuk "RUUK DIY Amandemen", di press room DPR, gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (15/12).
Karena terdesak dan tidak siap dalam berwacana, lanjut Sudirta, akhirnya pemerintah kelimpungan sendiri hingga bersikap maju-mundur soal Yogya ini"Sebelumnya bilang monarki, lalu Sultan tetap sebagai gubernur tapi ada kata utama, lalu tetap dipilih langsung melalui Pemilukada untuk melaksanakan demokrasi,” kata Sudirta.
Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap demokrat, seharusnya mendengar dan melaksanakan aspirasi rakyat dan DPRD Yogja yang memutuskan mekanisme penetapan untuk gubernurnya
BACA JUGA: Johan: KPK Bukan Alat Justifikasi
“Kalau menolak, berarti Presiden SBY tidak demokratis dongSementara Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo menilai, jika wacana tersebut dijadikan taktik pegalihan isu, itu sama artinya dengan menggali kuburnya sendiri
BACA JUGA: Tim Investigasi Sesalkan Sikap Mahfud MD
“Itu gali lubang sendiri untuk tidak dipercaya oleh rakyat,” tutur politikus dari Partai PDI-Perjuangan ini.Dugaan taktik pengalihan isu itu dibantah oleh anggota Fraksi PKB, Lukman Edy
BACA JUGA: Buyung Bela Refly, Tim Siap Pasang Badan
"Memperhatikan beberapa poin yang diendus Mendagri tentang Yogja, jelas pemerintah sangat serius menafikan keistimewaa Yogjakarta," ujarnya(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemohon Persoalkan Masalah Rekapitulasi dan Penetapan Calon
Redaktur : Tim Redaksi