jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPRD DKI ngotot menginginkan pembentukan pansus Light Rapid Transit. Mereka menganggap proyek tersebut tidak berguna bagi masyarakat dan menghamburkan duit negara.
Sebab, biaya pembangunan LRT Jakarta dinilai kemahalan. Karena menghabiskan anggaran fantastis hingga Rp 6,8 triliun untuk jarak hanya 5,2 kilometer, artinya setiap kilometer LRT menyedot dana Rp 1,307 triliun.
BACA JUGA: Kritik Prabowo soal Anggaran LRT Miskin Data
"DPRD sepakat membentuk pansus karena proyek LRT Jakarta ini pemborosan yang sangat luar biasa besar, karena biayanya sangat mahal. Pada sisi lain kegunaannya mubazir, karena tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat," jelas Taufik kepada wartawan, Minggu (24/6).
Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu juga menilai, biaya LRT fase satu Rp 6,8 triliun sangat tidak masuk akal. Terlebih, dalam pembangunannya tidak memerlukan pembebasan lahan karena dilaksanakan di atas lahan milik Pemprov DKI.
BACA JUGA: Gerindra: Perjuangan Berat Butuh Dana Besar
Secara fungsi juga tidak efektif, karena masyarakat yang ingin berpergian dari Kelapa Gading ke Rawamangun hanya butuh waktu kurang dari 15 menit menggunakan sepeda motor atau kendaraan lain yang biayanya murah.
Sedangkan, jika menggunakan LRT diperkirakan biayanya akan jauh lebih besar.
BACA JUGA: Gerindra Tak Ambil Pusing Presidential Treshold
"Jadi proyek LRT ini justru akan merugikan masyarakat. Orang yang membuatnya mungkin hanya ingin gaya-gayaan agar dilihat oleh orang asing saja, padahal tidak berguna bagi masyarakat," sindir Taufik.
Lebih lanjut, pansus juga akan mengkaji lebih dulu biaya untuk proyek LRT fase 2 rute Velodrome-Tanah Abang. Menurutnya, proyek LRT fase satu saja sudah bermasalah dan biayanya terlalu mahal, apalagi fase dua yang jaraknya lebih jauh.
"Jadi kami akan secepatnya membentuk pansus LRT ini agar penyimpangan dapat segera dihentikan," tandas Taufik. (wah/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Galang Dana, Konon demi Perjuangkan Rakyat
Redaktur & Reporter : Adil