jpnn.com, PURWOKERTO - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui anggaran penataan kawasan parlemen senilai Rp 601 miliar. Dana itu dibagi untuk pembangunan gedung baru DPR Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan tidak pernah menyebut besaran jumlah anggaran pembangunan gedung baru DPR. Hanya saja dia menegaskan bahwa anggaran ini merupakan inisiatif dan usulan pemerintah.
BACA JUGA: PKS Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR
“Ini inisiatif pemerintah tapi kenapa DPR yang digebuk-gebuk dan dipojok-pojokkan terus. Kami sudah serahkan itu ke pemerintah,” kata Taufik saat diskusi pada acara press gathering dengan wartawan parlemen di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (3/11).
Taufik menuturkan, DPR sudah menyerahkan kepada pemerintah. “Apakah mau melaksanakan atau tidak, itu diserahkan ke pemerintah. Kalau dibangun ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah,” tegasnya.
BACA JUGA: Maaf Pak JK, PAN Tolak Perppu Ormas demi Konstituen
Wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, sudah menyampaikan kepada kesetjenan agar semua harus transparan dan akuntabel.
“Kami tidak cawe-cawe. Saat rapat pimpinan kami sepakat semua kami serahkan kepada mekanisme pemerintah,” ujarnya.
BACA JUGA: Tolak Perppu Ormas, PAN Tetap Dukung Jokowi
Dia mengatakan, gedung itu nanti menjadi milik negara. Tidak mungkin gedung itu dibawa pulang anggota DPR, termasuk ke daerah pemilihan. “Gedung itu juga nanti aset pemerintah yang akan digunakan oleh anggota-anggota periode berikutnya,” katanya.
Dia berharap, persoalan ini tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum Bisa di Mana Saja, KPK dan Polri Harus Berbenah
Redaktur & Reporter : Boy