jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengkritik Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting, yang terkesan memberikan penjelasan bersifat defensif terkait sengkarut buronan perkara korupsi hak tagih Bank Bali, djoko Tjandra.
"Yang kami butuhkan bukan defensif, tetapi solusinya," tegas Taufik saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Jhoni, Senin (13/7).
BACA JUGA: Terungkap, Djoko Tjandra Lolos Dapat Surat Jalan dari Jakarta ke Pontianak
Seperti diketahui, Djoko merupakan buronan yang bebas masuk keluar Indonesia tanpa terdeteksi Imigrasi dan aparat penegak hukum yang berwenang.
Bahkan Djoko juga mendapatkan KTP elektronik, paspor, dan mendaftarkan upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik untuk FPI, Anak Mantan Presiden Terima Suap, Eh Ada Djoko Tjandra
Taufik menegaskan ini merupakan tamparan keras bagi semua. "Ini kita semua malu. Negara kalah sama seorang buronan bernama Djoko Tjandra. Memalukan sekali," tegas Taufik.
"Yang malu tidak hanya aparat penegak hukum, kejaksaan, Polri, Kemenkum dan HAM, kami sendiri di Komisi III juga malu, kok bisa-bisanya dikerjai oleh seseorang yang namanya Djoko Tjandra," tambah Taufik.
BACA JUGA: Dirjen Imigrasi: Djoko Tjandra Penuhi Syarat Buat Paspor
Politikus Partai Nasdem itu lantas mempertanyakan apa yang bisa dilakukan Imigrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
"Seperti tadi yang ditanyakan Pak Benny, ada di mana? Betul nanti kejaksaan dan kepolisian mencari, tetapi harus ada peran Imigrasi, karena ini sudah kecolongan," katanya.
Taufik mengatakan kalau sudah kecolongan lantas jangan merasa segala sesuatunya menjadi sulit. Namun, ujar Taufik, harus dicari langkah apa yang bisa dilakukan.
"Ayo sama-sama cari solusinya bukan salah menyalahkan," kata Taufik.
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Herman Herry, itu Taufik juga menegaskan bahwa Djoko tidak mungkin bergerak sendirian.
Dia menyatakan bahwa tidak mungkin mengurus hal-hal sampai yang terkecil dilakukan Djoko seorang diri, ataupun hanya mengandalkan satu orang untuk mengurus semuanya.
"Pasti melibatkan orang dengan kualifikasi tertentu. Ini keterlibatan jaringan yang selama ini didengung-dengungkan sebagai mafia hukum," ungkap Taufik.
Karena itu, Taufik menegaskan jaringan ini harus dibongkar. Dia menyatakan jaringan ini bisa ada di mana-mana, baik itu membantu Djoko keluar Indonesia 2009 lalu, maupun masuk ke tanah air 2020, termasuk mengurus paspor.
Taufik memberikan gambaran bantuan yang diberikan kepada Djoko. "Kalau saya buron apalagi kelas kakap, tentu mau urus paspor saya tidak mau konyol datang ke Imigrasi lalu ditangkap. Saya pastikan semua mulus," kata dia.
Lalu, kata Taufik, dari perjalanan di darat, termasuk dari tempat menginap hingga kantor Imigrasi, harus dipastikannya lancar.
Dia melanjutkan, di tempat atau kantor Imigrasi kemudian harus dibuat sedemikian rupa supaya cepat.
"Kenapa, kalau lambat, ada sesuatu, ketangkap dia. Jadi, dia harus pastikan jam sekian datang, jam sekian dilayani, siapa yang layani, waktu selesai kapan, kemudian saya pergi lewat jalur mana," katanya.
"Itu pasti yang saya siapkan ketika saya jadi buron untuk urus ini semua. Jangan naiflah, coba bongkar siapa saja yang terlibat bantu Djoko, paling tidak kaitan kewenangan Imigrasi dalam hal buat paspor," ungkap Taufik.
Politikus yang berlatar belakang advokat itu mengatakan hal ini penting supaya ada pembersihan. Jangan sampai semua dikuasi oleh jaringan mafia hukum.
"Saya harap tetap ini menjadi perhatian. Kalau Djoko bisa masuk ke Indonesia, terlepas jalur remsi atau jalur tikus, ini berbahaya. Ayo lakukan perbaikan untuk keselamatan bangsa kita," pungkas Taufik. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy