JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengatakan, banyak kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat tanggal 24 Februari 2013 lalu. Menurut Hasanuddin, kecurangan itu mulai dari sisi pelaksanaan hingga politik uang yang dikemas dengan nama bantuan sosial.
Dari sisi pelaksanaan, kata Hasanuddin, ada ketidaksiapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyiapkan formulir C 1 (surat suara).
"Ada ketidaksiapan. Misalnya saja sampai formulir C 1 difotokopi. Itu fatal. Selesai difotokopi dicoblosin. Siapa yang mau ngontrol?" ujar Hasanuddin di DPR, Jakarta, Jumat (1/3).
Selanjutnya, imbuh dia, ada surat edaran dari KPU yang tidak ditanggapi tingkatan eksekutif. Sehingga puluhan perusahaan atau pabrik masih buka pada saat hari pencoblosan yang menyebabkan banyak orang tidak ikut mencoblos.
"KPU kirim surat ke gubernur tapi gubernur belum menginformasikan terutama di lumbung-lumbung buruh. Sehingga sekitar 120 ribu buruh belum nyoblos," terangnya.
Hasanuddin juga mengkritisi dari sisi kesiapan. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menerangkan banyak rumah sakit yang tidak disiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Banyak rumah sakit yang tidak disiapkan TPS mobile karena yang sudah diinfus tidak mungkin cari TPS dan itu jumlahnya ribuan," ucap Hasanuddin.
Kemudian ia juga mengkritisi mengenai calon petahana yang membagi-bagikan dana bantuan sosial di hampir seluruh desa yang terdapat di Jawa Barat tepat sebelum hari pencoblosan.
"Kemudian dari sisi incumbent sudah kesepakatan DPR kemudian disampaikan juga pada publik uang Bansos, infrastruktur bantuan ke kepala desa tidak dicairkan sebelum Pilgub, nyatanya saya punya data dan ditiap desa didistribusikan bahkan tanggal 23 malam," pungkasnya. (gil/jpnn)
Dari sisi pelaksanaan, kata Hasanuddin, ada ketidaksiapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyiapkan formulir C 1 (surat suara).
"Ada ketidaksiapan. Misalnya saja sampai formulir C 1 difotokopi. Itu fatal. Selesai difotokopi dicoblosin. Siapa yang mau ngontrol?" ujar Hasanuddin di DPR, Jakarta, Jumat (1/3).
Selanjutnya, imbuh dia, ada surat edaran dari KPU yang tidak ditanggapi tingkatan eksekutif. Sehingga puluhan perusahaan atau pabrik masih buka pada saat hari pencoblosan yang menyebabkan banyak orang tidak ikut mencoblos.
"KPU kirim surat ke gubernur tapi gubernur belum menginformasikan terutama di lumbung-lumbung buruh. Sehingga sekitar 120 ribu buruh belum nyoblos," terangnya.
Hasanuddin juga mengkritisi dari sisi kesiapan. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menerangkan banyak rumah sakit yang tidak disiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Banyak rumah sakit yang tidak disiapkan TPS mobile karena yang sudah diinfus tidak mungkin cari TPS dan itu jumlahnya ribuan," ucap Hasanuddin.
Kemudian ia juga mengkritisi mengenai calon petahana yang membagi-bagikan dana bantuan sosial di hampir seluruh desa yang terdapat di Jawa Barat tepat sebelum hari pencoblosan.
"Kemudian dari sisi incumbent sudah kesepakatan DPR kemudian disampaikan juga pada publik uang Bansos, infrastruktur bantuan ke kepala desa tidak dicairkan sebelum Pilgub, nyatanya saya punya data dan ditiap desa didistribusikan bahkan tanggal 23 malam," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Ali Dielus Jadi Ketum Baru Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi