jpnn.com - BOGOR - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang meminta penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing menuai pro dan kontra di kalangan negara tetangga. Salah satunya Malaysia. Media massa Malaysia belakangan menyebut kebijakan itu menunjukkan keangkuhan Presiden Jokowi.
Menjawab pemberitaan miring terhadap Presiden tersebut, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno pun ikut gerah. Ia menyatakan Indonesia berhak memiliki aturan sendiri untuk menjaga kekayaan alamnya.
BACA JUGA: Menkopolhukam Gerah Disalahkan karena Peringati Golkar
"Presiden Jokowi bukan angkuh tapi tegas. Kenapa orang kita digantung di sana, siapa yang angkuh sekarang. Media malaysia mengatakan kita angkuh, lalu kenapa orang kita dihukum mati di sana? Berbuat kesalahan di sini kok enggak boleh ditenggelamkan," kata Tedjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, (28/11).
Menkopolhukam menegaskan Indonesia punya dasar hukum yang jelas untuk melakukan tindakan atas pelanggaran di wilayah laut tanah air. Kapal asing yang nakal, kata dia, dapat ditenggelamkan jika terbukti melanggar, tidak memiliki surat izin, melanggar fishing ground dan pura-pura memakai bendera Indonesia tetapi berawak warga negara asing.
BACA JUGA: Ditantang Fadli Zon, Ini Jawaban Mendagri
"Ini negara kita, jangan diatur orang asing. Jangan mikir ke dirinya sendri, mereka boleh melakukan sesuatu ke warga kita lalu kenapa kita enggak boleh. Mereka juga obok-obok kekayaan laut kita. Kita harus tegas. Kapal-kapal kita dibakar oleh Australia aja kita introspeksi kok," tandas Tedjo. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Ada Skenario Pecah Belah Parpol KMP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penghulu Terima Amplop Diancam Pidana
Redaktur : Tim Redaksi