jpnn.com - JAKARTA - Aroma skenario memecah belah partai-partai oposisi oleh pemerintah makin menguat. Kecurigaan itu diungkapkan oleh Politisi Demokrat Farhan Effendy. Dia mengaku khawatir dengan langkah politik yang diduga ujungnya akan membentuk pemerintahan otoriter.
Hal tersebut terlihat dari pecahnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan yang saat ini dengan munculnya kisruh di Partai Golkar. "Saya mencurigai ada semacam 'operasi' memecah semua parpol yang sedang beroposisi. Jika ini benar, saya kira fenomena politik dan kekuasaan ini sudah mengarah pada lonceng kematian demokrasi," ujar Farhan di Gedung DPR, Senayan.
BACA JUGA: Penghulu Terima Amplop Diancam Pidana
Sikap itu, menurut Farhan, bisa mengakibatkan kemunduran demokrasi, jika cara-cara ini dijadikan strategi politik pemerintah dalam menciptakan situasi politik yang diinginkannya. "Tanda-tanda lampu kuning bagi demokrasi sudah menyala, dan hal ini tentu akan direspon secara kritis oleh rakyat," ujarnya.
Watak-watak otoriter, lanjut Farhan, juga mulai terlihat muncul. Hal itu terlihat dari kebijakan dan langkah menteri-menterinya yang menjurus kepada upaya mematikan demokrasi. "Belum selesai kontroversi kebijakan Menkumham terhadap kericuhan dan perpecahan PPP, kini Menkopolhukam membuat statement yang tidak waras, yakni melarang Golkar melakukan munas di Bali," tegasnya.
BACA JUGA: Kasus HAM Belum jadi Prioritas Jokowi
Gejala ini, kata Farhan, adalah kecenderungan para pejabat dan penguasa yang suka menggunakan kekuasaanya untuk tampil menindas, mengebiri dan mengarahkan semua unsur masyarakat sesuai dengan kehendak dan kepentingannya.
"Apalagi latar belakang presiden dan ara menterinya kebanyakan bukan pejuang demokrasi dan pembela rakyat. Mereka kurang paham dan sensitif dalam memaknai keberadaan demokrasi," ujar Sekretaris DPP Partai Demokrat ini. (dms)
BACA JUGA: Tolak Dites Lagi, Minta Prioritaskan Honorer K2 Tua
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Prioritaskan RUU Jalan
Redaktur : Tim Redaksi