jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan bahwa Indonesia secara konstitusi dan regulasi menolak perilaku dan segala bentuk kampanye LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di negara ini.
Jazuli menyampaikan hal itu merespons rencana pertemuan LGBT se-ASEAN di Indonesia.
BACA JUGA: Protes Aksi Pembakaran Al-Qur’an, Fraksi PKS Kirim Surat ke Dubes Swedia
Menurut Jazuli, meski acara itu akhirnya dibatalkan, Fraksi PKS DPR RI perlu merespons dengan tegas.
Sebab, lanjut dia, bukan sekali dua kali upaya show off dan kampanye terbuka LGBT dilakukan di negeri ini dengan berbagai cara dan sarana.
BACA JUGA: Acara Kumpul LGBTQIA+ Batal, Panitia Nilai Jakarta Tidak Aman
"Ada gerakan besar, jaringan yang luas, serta sponsor dan pendanaan yang kuat untuk mengampanyekan perilaku LGBT di Indonesia. Itu dilakukan atas nama kebebasan dan hak asasi manusia," terang Jazuli dalam keterangan persnya, Rabu (12/7).
Fraksi PKS, lanjut Jazuli, tegas menyatakan bahwa perilaku dan kampanye LGBT bukan masalah hak asasi dan kebebasan.
BACA JUGA: DPRD DKI Minta Pemprov Tolak Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta
Akan tetapi, kata dia, merupakan penyimpangan seksual dan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Menurutnya, perilaku LGBT dan komunitasnya telah melanggar hak dan martabat kemanusiaan yang sangat asasi, yaitu hak atas kelestarian manusia dan peradaban kemanusiaan itu sendiri.
Dalam konteks dasar dan konstitusi Indonesia, kata Jazuli, LGBT bertentangan secara diametral dengan Sila Pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Sila Kedua Pancasila, yakni “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab."
Jazuli menyatakan bahwa tidak ada satu agama pun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktik LGBT.
Menurutnya, kearifan budaya bangsa Indonesia, dasar negara, konstitusi dan berbagai aturan turunannya, seperti KUHP, jelas menolak perilaku menyimpang tersebut.
"Karena jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab," ungkap Jazuli.
Anggota DPR Dapil Banten itu mengapresiasi sikap kritis masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Islam dan ratusan ormas lainnya, yang menolak legalisasi dan kampanye LGBT sebagai bagian dari penjagaan terhadap nilai identitas dan karakter bangsa Indonesia yang religius dan beradab.
Anggota Komisi I DPR ini berharap Pemerintah RI lebih tegas dan proaktif menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk diplomasi maupun kampanye dari negara lain maupun komunitas internasional terkait LGBT.
"Kita perlu menunjukkan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain terkait isu ini, sehingga bukan saja kita menunjukkan penjagaan terhadap karakter dan identitas bangsa, lebih dari itu Indonesia bisa berkontribusi untuk 'melawan' kampanye LGBT yang marak di dunia," pungkas Jazuli Juwaini. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi